MALANG POSCO MEDIA – Alumni STPDN (sekarang IPDN) punya peluang jadi Pj Wali Kota Malang. Namun demikian diingatkan jangan sampai proses pengangkatan Pj Wali Kota Malang yang ditentukan pemerintah pusat itu mengabaikan profesionalisme.
Kabar dan spekulasi tentang kekuatan alias power alumni STPDN itu belakangan bermunculan. Itu karena punya kekuatan jaringan dari level nasional hingga di tingkat daerah. Selain itu solid karena punya jiwa korsa. Mereka juga dididik menjadi pemimpin pemerintahan sipil.
Di Jawa Timur ada satu alumni STPDN yang menjadi Penjabat (Pj) kepala daerah. Yakni Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai.
Untuk diketahui, alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) atau kini berubah menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebar di berbagai instansi pemerintah.
Mereka kerap disebut juga dengan istilah purna praja. Berdasarkan catatan Malang Posco Media, banyak purna praja yang menjadi Pj kepala daerah di luar Jawa. Contohnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) setidaknya ada tiga alumni STPDN yang menjadi Pj bupati dan wali kota. Itu juga terdapat di provinsi lain.
Pakar Pemerintahan dan Politik Universitas Negeri Malang (UM) Dr Nuruddin Hadi mengingatkan sampai proses pengangkatan Pj Wali Kota Malang harus berdasarkan kompetensi, profesional dan mengacu aturan. Jangan sampai berdasarkan faksi tertentu. Jadi harus diawasi oleh semua kalangan.
“Karena tugas utama Pj wali kota di antaranya menjaga soliditas dan netralitas ASN,” tegas Nuruddin. Karena itulah Nurudin mengingatkan jangan sampai ada faksi tertentu yang bermunculan dalam pemilihan Pj wali kota.
Jika perlu nanti yang diusulkan adalah benar-benar kandidat yang paling netral. Meskipun alumni STPDN atau IPDN, harus berkualitas dan netral.
“Yang jelas harus netral. Benar-benar bisa jadi sosok yang diterima semua kalangan. Jangan malah memunculkan konflik kepentingan. Karena Pj nanti itu genting. Mereka harus bisa jaga soliditas dan netralitas ASN di tahun 2024,” kata Nuruddin.
Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM menegaskan proses penjaringan calon Pj Wali Kota Malang yang dilakukan DPRD Kota Malang tidak melihat latar STPDN dan non STPDN.
“Mereka yang lima orang terjaring itu kan usulan dari fraksi. Semua memenuhi syarat sesuai jabatannya, lalu pengalamannya juga. Bukan melihat dari situ (STPDN atau non STPDN),” tegas Made dikonfirmasi Malang Posco Media, Rabu (5/7) kemarin.
Made mengungkapkan kompetensi sangat penting. Dan itu lebih diutamakan. Selain itu tetap mengacu pada semua aturan. Ditambah lagi dengan pengalaman dalam birokrasi.
Made mengungkapkan semakin beragam dan berpengalaman akan semakin dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi Pj wali kota. Kriteria lain harus bisa menjalin komunikasi dengan legislatif.
“Nantinya baru kita konsultasikan lagi ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Di sisi lain, menurut Made, calon Pj Wali Kota Malang yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri juga akan bersaing dengan dua jalur lain. Yakni jalur usulan Pemprov Jatim dan jalur usulan Kementerian Dalam Negeri.
DPRD Kota Malang akan siap dengan segala mekanisme. Karena itulah proses penjaringan calon betul-betul profesional. “Makanya kami menjaring dari bawah, lima kandidat. Mengerucut lagi jadi tiga sampai finalnya. Juga konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sosok yang paling tepat, tidak hanya pengalaman, nanti kualitas kepemimpinan dilihat,” papar Made.
Seperti diberitakan sebelumnya terdapat lima bakal calon Pj Wali Kota Malang yang dijaring masing-masing fraksi. Dari lima bakal calon itu akan diseleksi lagi menjadi tiga calon untuk dikirim ke pemerintah pusat.
Dari lima bakal calon, terdapat Dr Handi Priyanto. Kepala Bapenda dan mantan Kepala Dishub Kota Malang ini merupakan alumni STPDN. Handi juga mantan Kepala Satpol PP serta pernah menjabat Kepala Bakesbangpol. Karirnya di Pemkot Malang dimulai dari lurah hingga camat lalu menjabat sejumlah kepala dinas.
Selain itu ada juga Drs Subkhan. Ia merupakan alumni Akademi Pemeritahan Dalam Negeri (APDN). Untuk diketahui, APDN adalah sekolah kepamongprajaan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diubah menjadi STPDN lalu berganti nama IPDN. Subkhan juga menduduki sejumlah jabatan penting. Kini menjabat kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, pernah menjabat Kepala BKD dan mantan Kabah Humas Pemkot Malang.
Tiga bakal calon lainnya yakni Erik S Santoso yang kini menjabat Sekda Kota Malang. Erik sedang menduduki jabatan puncak ASN di pemda. Senelumnya menjadi Kepala DKP (sekarang DLH), Kepala Disnaker PMTPSP dan Kepala Barenlitbang.
Kandidat lain juga berpeluang seperti Diah Ayu Kusumadewi saat ini Asisten II Setda dan Eko Sri Yuliadi kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Erik, Diah dan Eko Sri Yuliadi bukan alumni STPDN atau sekolah ikatan dinas lainnya. (ica/van)
