MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Setelah presiden RI Joko Widodo menyampaikan pencabutan PPKM, Pemerintah Kota Malang mengikuti rapat bersama dengan Kemenko Marves, Kemendagri dan Kemenkes, melalui NCC Balai Kota Malang, Senin (2/1) kemarin. Melalui kesempatan tersebut, ada beberapa poin yang ditekankan mengenai pencabutan PPKM.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif menjelaskan, meski PPKM sudah dicabut namun masyarakat perlu memahami bahwa saat ini masih peralihan pandemi.
“Dicabutnya PPKM bukan berarti pandeminya juga dicabut. Sehingga ada klausul kedua itu pencegahan dan pengendalian PPKM di dalamnya adalah pemakaian masker di tempat tertutup. Kemudian yang kurang enak badan tetap memakai masker, kemudian meningkatkan imunitas berupa vaksinasi,” terang Husnul usai rapat kepada Malang Posco Media.
Dijelaskannya, terkait imunitas melalui vaksinasi, Kota Malang yang termasuk dalam Jawa Timur sudah tergolong bagus. Masuk dalam peringkat ketiga terbaik dalam pencapaian vaksinasi primer maupun lanjutan. Namun demikian hal ini tetap perlu ditingkatkan karena vaksinasi booster masih sekitar 61 persen.
Pihaknya akan terus mendorongnya dengan menyebarluaskan imbauan dan ajakan untuk vaksinasi, baik melalui saluran informasi pemerintah maupun seluruh fasilitas kesehatan yang ada.
“Jadi penyuluhan secara tidak langsung begitu juga di media-media bahwa pencabutan PPKM bukan berarti kita lepas dari pandemi. Tapi imbauan kepada masyarakat tiga itu, yaitu pengendalian Covid-19, penggunaan masker dan vaksinasi,” tegas Husnul.
Stok vaksin di Kota Malang sendiri dipastikan Husnul masih mencukupi. Dengan jenis vaksin Pfizer, pihaknya terus menggencarkan proses vaksinasi di berbagai sentra vaksinasi. Seperti di Poliklinik Polresta Malang Kota, gerai vaksin Polkesma, Kantor Dinas Kesehatan Kota Malang dan faskes atau puskesmas di Kota Malang. Ia memprediksi Februari mendatang vaksinasi bisa mencapai 70 persen.
“Sekalipun (vaksinasi) kita tertinggi ketiga, minimal kita harus menyesuaikan dengan imbauan pemerintah. Herd immunity minimal 70 persen. 2023 ini kita optimalkan teman-teman di faskes ini, jangan sampai faskes kekurangan vaksin atau vaksinya tidak ada. Padahal di Dinkes cukup vaksinnya,” jelasnya. (ian/aim)
