MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Rencana pengadaan bianglala yang diusulkan oleh DLH Kota Batu harus mundur tahun depan. Hal itu dilakukan karena saat ini Pemkot Batu memprioritaskan penanganan persoalan krusial lingkungan, khususnya permasalahan sampah.
Kepala DLH Kota Batu Dian Fachroni mengatakan bahwa langkah tersebut diambil pasca pertemuan strategis antara DLH Kota Batu dengan WaliKota dan Wakil Walikota. Pertemuan dilakukan dua hari setelah kepala daerah pulang dari agenda luar kota retret di Magelang lalu.
“Pada pertemuan dengan Cak Wali dan Mas Wawali, kami menyampaikan rencana jangka pendek, menengah, hingga panjang terkait pengelolaan sampah. Selain dibahas juga adanya efisiensi anggaran yang harus dilakukan,” ujar Dian kepada Malang Posco Media, Kamis (24/4) kemarin.
Dari pertemuan itu, pemerintah menyepakati efisiensi anggaran sebagai celah solusi terhadap kompleksitas persoalan lingkungan. Sekaligus mendorong perubahan pola pikir birokrasi pembangunan. “Kalau bicara soal kebijakan sampah, bukan soal risiko gagal atau berhasil. Dua tahun terakhir kita sudah gagal. Jadi risikonya sekarang hanya dua yaitu diam atau berhasil,” ungkapnya.
Sehingga masalah sampah harus diselesaikan secepatnya. Atas dasar itulah berdampak pada pergeseran anggaran infrastruktur non-mendesak, seperti pembangunan wahana bianglala yang sebelumnya tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) reguler 2025 dialihkan ke penyelesaian masalah sampah.
“Meski penting sebagai bagian dari estetika kota, proyek tersebut tidak dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak jika dibandingkan krisis pengelolaan sampah. Bianglala itu penting, tapi tidak mendesak. Sementara sampah adalah masalah penting, mendesak dan kritis,” tegasnya.
Akhirnya, lanjut dia, proyek bianglala harus diwakafkan untuk efisiensi dan digeser untuk mendukung penanganan lingkungan. Terlebih selama 24 tahun berdiri sebagai daerah otonom, Kota Batu disebut belum pernah memiliki konsep pengelolaan sampah yang sistematis dan terpadu.
“Kali ini, Pemkot berkomitmen mengubah situasi itu. Dimulai dari pemetaan masalah, diketahui bahwa 60 persen sampah di Kota Batu merupakan sampah organik, 20 persen anorganik, dan 20 persen residu,” terangnya.
Sehingga fokus utama diarahkan pada penanganan sampah organik melalui dua pendekatan. Pertama pembangunan Bikomposter berkapasitas 4 ton/hari di 21 ruas jalan protokol, menggunakan sistem swakelola tipe 1 dengan belanja material dan tukang langsung oleh dinas.
“Pembangunan rumah kompos berbasis dusun (750–1000 KK) sebagai proyek percontohan desa, dilakukan melalui swakelola tipe 4, yakni oleh kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditunjuk langsung oleh kepala desa/ lurah. Untuk proyek rumah kompos ini, anggaran sebesar Rp 200 juta per titik dialokasikan ke 24 titik, menggunakan mekanisme percepatan lewat APBD Perubahan 2025,” pungkasnya.(eri/lim)
-Advertisement-.
