MALANG POSCO MEDIA, SURABAYA- Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Makanan Bergizi untuk Generasi (MBG) terus berprogres di tiap daerah, termasuk Kota Batu. Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto saat mengikuti Rapat Koordinasi Satgas Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terkait program KDMP dan MBG di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (21/8) kemarin.
“Pemkot Batu telah menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan terkait KDMP dan MBG dalam rakor di Surabaya,” ujar Heli kepada Malang Posco Media.
Menurutnya, Pemkot Batu akan mengambil langkah konkret di lapangan bersama Forkopimda dan perangkat daerah terkait. Dengan komitmen tersebut, Kota Batu memastikan diri menjadi bagian dari upaya percepatan program prioritas nasional di bidang pangan melalui penguatan koperasi dan pengendalian harga kebutuhan pokok di daerah.
“Terkait kesiapan MBG sedang dilakukan usulan penyediaan tanah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 2 titik lokasi aset milik Pemerintah Kota Batu pada tiap Kecamatan. Diantaranya, tanah yang berada di Jalan Metro, Kelurahan Sisir dan tanah yang berada di belakang Pos Polisi Pertigaan Pendem,” paparnya.
Kemudian untuk tanah di Desa Beji, pembangunannya oleh Yayasan Sabilul Khoir Al-Asy’ari. Progresnya mencapai 80 persen. Untuk program KDMP, Pemkot Batu menegaskan komitmennya dalam mendorong kebangkitan ekonomi kerakyatan melalui koperasi telah launching 24 Koperasi Merah Putih dengan agregator CooSAE atau Koperasi Smart and Agriculture Ecosystem.
Sementara itu dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya penguatan peran koperasi desa/kelurahan sebagai mitra strategis dalam distribusi kebutuhan pokok, pupuk, hingga LPG tertentu agar lebih terjangkau masyarakat. Selain itu, Gubernur juga menyoroti perlunya konsinyasi, profit sharing dengan desa, penguatan regulasi, inventarisasi aset, serta optimalisasi distribusi pangan di pasar tradisional untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Menko Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa percepatan distribusi pangan strategis dan program makanan bergizi harus dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh tingkatan pemerintahan. Optimalisasi operasi pasar, pemangkasan birokrasi distribusi pupuk, serta penguatan peran koperasi daerah menjadi kunci dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pencapaian target penurunan angka kemiskinan. (eri/udi)
