Fokus Program Jalan, Drainase dan Trotoar
MALANG POSCO MEDIA- Tak ada proyek mercusuar yang didanai APBD pemda di Malang Raya tahun 2024. Namun tahun depan, anggaran ratusan miliar dialokasikan untuk urusan infrastruktur jalan. (baca grafis di Koran malang Posco Media)
Di Kota Malang contohnya. Pada tahun anggaran 2024 fokus pembangunan diarahkan pada penyelenggaraan jalan dan peningkatan kapasitas drainase.
Pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024, tercatat pekerjaan penyelenggaraan jalan dan pengembangan sistem drainase dialokasikan Rp 181,2 miliar. Rinciannya program penyelenggaraan jalan dialokasikan Rp 116,5 miliar. Sedangkan program pengembangan sistem drainase sebesar Rp 64,7 miliar.
Dua program itu dialokasikan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.
Dinas yang memang selalu banyak menyerap anggaran belanja untuk pembangunan ini juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk program peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp 43,1 miliar.
Ini diakui Kepala DPUPRPKP Kota Malang Ir Dandung Julhardjanto saat dikonfirmasi Malang Posco Media kemarin. Ia menjelaskan tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau proyek mercusuar. Akan tetapi lebih fokus pada perbaikan atau rehabilitasi jalan dan drainase.
“Arahnya memang ke jalan dan drainase. Salah satu upaya mengentas banjir dan kemacetan,” jelas Dandung saat ditemui langsung, Rabu (1/11) kemarin.
Untuk diketahui anggaran penyelenggaraan jalan yang dianggarkan Rp 116,5 miliar paling besar dilakukan untuk rehabilitas jalan. Pagu anggaran untuk proyek rehabilitasi jalan Rp 47,1 miliar. Yang lainnya sebesar Rp 36,4 miliar digunakan untuk pemeliharaan rutin jalan.
Ada pula alokasi anggaran Rp 4 miliar yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jembatan menuju SMPN 30 Malang.
Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pengelolaan sampah. Yakni sebesar Rp 11,3 miliar.
Alokasi anggaran program pengelolaan sampah terdiri dari beberapa item. Di antaranya pengangkutan sampah diusulkan Rp 10,6 miliar. Sedangkan penanganan sampah melalui pemprosesan akhir sebesar Rp 4,2 miliar.
“Penanaganan sampah di 2024 arahnya untuk pengurangan sampah. Contohnya pekerjaan seperti pembatasan, pemanfaatan kembali, pendaurulangan sampah dilakukan masyarakat ke bank sampah. Ke kader lingkungan, sektor informal dan pendorong gerobak sampah di tingkat RT dan RW yang arahnya bisa juga bisa mendorong ekonomi masyarakat,” jelas Kepala DLH Noer Rahman Wijaya.
Program strategis lain di tahun 2024 juga mengarah pada penataan lingkungan hidup, tata ruang hingga kegiatan penegakan.
Sementara itu pembahasan anggaran tahun 2024 di Pemkab Malang masih berlangsung. Beberapa agenda utama pembangunan masih dalam perancangan. Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masih jadi prioritas. Sementara pengerjaan fisik, infrastruktur jalan juga diutamakan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap menjadi acuan. Selama ini, pelayanan dasar terus digenjot peningkatannya. Barulah kemudian menyentuh pengerjaan fisik secara bertahap dan beriringan.
“Yang jelas, kita pada posisi melanjutkan program yang berjalan di RPJMD. Sebagai upaya menyelesaikan yang sudah ditargetkan. Pertama, pada kebutuhan pelayanan dasar. Program atau proyek mercusuar tidak hanya dikotomikan fisik atau bangunan,” ujar Tomie.
Pemenuhan layanan dasar itu, kata Tomie diutamakan salah satunya pendidikan. Hal ini lantaran masih ada pekerjaan rumah untuk peningkatan angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Malang.
“Anggaran yang digunakan juga bukan hanya menggantungkan kekuatan APBD kita. Jika dibandingkan perputaran ekonomi kita hanya sekitar lima persennya,” kata dia.
Dalam melanjutkan RPJMD, Tomie menyebut perlu dukungan skema lain yang terus diupayakan Pemkab Malang saat ini. Jika berkaitan dengan pengerjaan fisik, infrastruktur masih mendapatkan porsi besar. Direncanakan memerlukan anggaran mencapai Rp 600 miliar. “Yang utama untuk pengerjaan jalan masih banyak, tetapi angka itu masih dipertimbangkan bisa naik turun lagi,” katanya.
Sedangkan proyek fisik lainnya, menurut Tomie nantinya banyak yang menggunakan skema kerja sama. Di antaranya yang berskala besar adalah pembangunan Alun-Alun Kepanjen yang direncanakan tahap persiapan mulai tahun depan.
Pembangunannya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk diketahui, KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum. Ini mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kepala daerah.
Sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko.
Penggunaan anggaran pembangunan tahun 2024 Kabupaten Malang diakui Tomie juga akan dipengaruhi adanya Pemilu. Mengingat lebih dari Rp100 miliar kebutuhan anggaran kontestasi politik di Kabupaten Malang.
Sementara program prioritas Pemkot Batu dalam APBD 2024 tengah disusun. Hal itu disampaikan Sekda Kota Batu, Zadim Effisiensi.
“Untuk program prioritas saat ini masih akan disusun oleh OPD. Kemudian pekan depan akan disampaikan ke legislatif dalam R-APBD Kota Batu 2024,” ujar Zadim.
Ia menjelaskan ada beberapa program prioritas yang akan dikerjakan pada tahun depan. Baik fisik, pemberdayaan, kesehatan hingga pertanian.
“Untuk fisik atau infrastruktur misalnya pelebaran Jalan Bromo, pembangunan trotoar di jalan-jalan protokol, pembangunan SMPN 7 tahap III, pemeliharaan rutin dan berkala jalan kota dam belanja pengadaan alat berat untuk pelayanan infrastruktur dan penanganan TPA Tlekung,” bebernya.
Kemudian untuk bidang pendidikan dan kesehatan meliputi seperti beasiswa pelajar berprestasi, kurang mampu dan korban Covid-19. Selanjutnya kenaikan insentif GTT dan PTT, rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah pada jenjang SD dan SMP. Serta penanganan strategis penurunan angka stunting. (ica/tyo/eri/van)
