MALANG POSCO MEDIA — Kebijakan pembatasan pembelian pertalite dengan QR Code untuk mobil yang segera diberlakukan, secara prinsip tujuannya oke. Agar BBM subsidi bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat yang berhak. Namun yang perlu dikritisi dan dipertanyakan, mengapa syarat pendaftaran sangat mudah. Hanya menyerahkan KTP, STNK dan foto mobil tampak depan dan samping yang memperlihatkan nomor polisi.
Bahkan Pertamina juga menyediakan tempat-tempat pendaftaran masyarakat untuk mendapatkan QR Code ini. Termasuk masyarakat yang literasi digitalnya kurang. Ini untuk memudahkan masyarakat bisa mendaftarkan diri dan mendapatkan QR Code untuk pembelian Pertalite bersubsidi.
Apakah dengan persyaratan itu saja, Pertamina bisa mengidentifikasi pemilik kendaraan yang sudah terdaftar dalam QR Code adalah masyarakat yang kategorinya benar-benar layak membeli BBM bersubsidi? Kalau syaratnya cuma administratif saja tanpa dukungan data BPS atau data yang bisa menguatkan bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan subsidi, maka potensi tepat sasaran bisa dipertanyakan kembali. Karena yang bisa mendaftar bisa siapa saja dan di SPBU mana saja.
Idealnya ada syarat yang mengikat dan memaksa masyarakat untuk bisa memenuhi kategori bisa membeli BBM bersubsidi. Kalau semua dibuat longgar dan cepat-cepatan daftar, maka pengukuran BBM bersubsidi tepat sasaran hanya berdasarkan QR Code saja. Padahal bisa jadi yang sudah punya QR Code adalah pemilik mobil yang harusnya sudah memakai Pertalite non subdisi atau Pertamax.
Memang agak rumit. Karena siapapun tak mau kalau dianggap masyarakat kategori miskin. Apalagi syarat mendaftarnya harus disertai surat keterangan masyarakat tidak mampu. Pasti akan rawan protes dan penolakan lainnya. Namun kebijakan dan aturan memang harus dibuat dengan tegas.
Kalau memang niatnya membatasi agar BBM subsidi tepat sasaran, ya syaratnya harus detail. Tidak dibuat longar-longgar saja. Karena kalau longgar, maka potensi rawan penyalahgunaan di lapangan. Potensi masyarakat yang bisa menikmati subsidi ya yang cepat mendaftarkan diri dan mendapatkan QR Code. Sementara yang lain, yang tidak mau ribet lebih memilih bbm non subsidi. Padahal secara ekonomi bisa jadi lebih tidak mampu.(*)
