MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU– Pemkot Batu menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin Wali Kota Batu, Nurochman dan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto (NH). Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Balai Kota Among Tani, Selasa (26/8) siang hingga sore.
Cak Nur sapaan akrab Wali Kota menyampaikan bahwa forum tersebut untuk memastikan percepatan dan ketepatan realisasi 15 program prioritas Kota Batu sesuai visi “MBATU SAE”. “Untuk percepatan program prioritas sinergi lintas sektor jadi kunci penting agar program prioritas berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kota Batu. Seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu irama,” ujar Cak Nur.
Menurutnya dengan percepatan realisasi program prioritas merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Terlebih anggaran sudah ada. “Segera realisasikan anggaran yang ada. Jangan sampai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak berjalan,” tegasnya kepada semua kepada SKPD.
Sementara itu Wawali menambahkan bahwa setiap kepala SKPD perlu melakukan pemetaan detail terhadap target dan kendala yang ada di lapangan. Sehingga tidak ada alasan lagi adanya kendala karena tidak adanya koordinasi lintas sektoral.
“Kita ingin memastikan semua program berjalan tepat sasaran dan terukur. Jadi ketika ada kendala antar SKPD bisa berkoordinasi. Jangan sampai mementingkan ego sektoral dan dampaknya masyarakat yang dirugikan,” imbuhnya.
Rakor tersebut juga membahas langkah-langkah percepatan, termasuk optimalisasi anggaran, penguatan koordinasi antar-SKPD, serta persiapan inovasi pelayanan publik yang mendukung keberhasilan program prioritas. Sebelumnya Anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud menyampaikan bahwa DPRD juga menilai keberhasilan sebuah program kegiatan di masing masing OPD tidak lepas dari kualitas SDM.
“Oleh karena itu DPRD mendorong untuk dilakukan evaluasi keberadaan pejabat di masing-masing OPD mulai saat ini sampai menjelang akhir tahun,” tegasnya.
Hal tersebut dinilai sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Walikota. Sehingga pelaksanaan APBD Tahun 2026 para pejabat yang ada sudah memahami Tupoksi. “Untuk penetapan atau pemilihan seseorang di jabatan baru harus dilakukan secara obyektif. Bukan karena kedekatan, suka tidak suka, mendukung karena jadi tim sukses,” imbuhnya.
Untuk itu mutasi jabatan harus diawali dengan Pakta Integritas untuk semua Pejabat di OPD agar ada tanggung jawab moral. Pakta Integritas ini tidak hanya formalitas tapi juga ada sanksi yang dipatuhi jika tidak berhasil sesuai target berpengaruh yang ditetapkan, bisa juga terhadap TPP yang diterima. (eri/udi)
