MALANG POSCO MEDIA – Kebijakan bagus belum tentu diterima baik-baik saja oleh masyarakat. Apalagi kalau eksekusinya justru mengancam kehidupan masyarakat dan menimbulkan kepanikan massal. Sudah pasti, masyarakat akan menolak bahkan melawan. Apalagi itu menyangkut kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari.
Larangan menjual LPG 3 kg bagi ke pengecer adalah bukti betapa pemerintah tak bisa mengeksekusi kebijakan dengan sangat baik. Pasti ada alasan bagi pemerintah, khususnya Kementerian ESDM melakukan kebijakan tersebut. Namun karena komunikasi dan tahapan itu tidak dilakukan secara bertahap dan halus, bukannya diterima masyarakat, tapi justru malah jadi blunder.
Bukan hanya masyarakat yang marah karena kesulitan mendapatkan LPG. Presiden Prabowo yang langsung menganulir kebijakan Menteri Bahlil Lahadalia tersebut. Turun tangannya Presiden dalam kasus LPG 3 kg ini menunjukkan betapa buruknya komunikasi di tingkat kementerian dengan Presiden.
Apa yang dilakukan Menteri Bahlil ini bukannya mengangkat citra Presiden Prabowo di mata publik, tapi sebaliknya. Bagaimana mungkin kebijakan kementerian yang sudah disampaikan ke publik, lalu kemudian dianulir oleh Presiden. Apalagi sebelumnya, DPR RI juga sudah memanggil Menteri Bahlil untuk membatalkan kebijakan yang menimbulkan, bukan hanya kegaduhan tapi kepanikan masyarakat.
Program dan kebijakan Presiden Prabowo saat berpidato usai dilantik menjadi Presiden, 20 Oktober 2024 lalu sangat jelas. Negara dan semua pejabat negara harus mengutamakan dan memprioritaskan rakyat. Segala kebijakan harus berpihak pada rakyat. Maka tak heran, Presiden Prabowo langsung menganulir kebijakan yang justru akan menyengsarakan masyarakat.
LPG 3 kg selalu menjadi isu krusial di setiap pergantian kementerian. Prosedur pembelian LPG pun berulangkali berganti. Bagi masyarakat sederhana, semua kebutuhan yang dibutuhkan ada. Berapa pun harganya pasti dibeli. Namun kalau kemudian dibatasi dengan alasan yang masyarakat tak tahu dan susah dipahami, tentu ini memantik kemarahan masyarakat. Apa sebenarnya yang terjadi pada LPG 3 kg? Apakah ada motif persaingan bisnis jualan LPG? Benarkah kebijakan yang dilakukan arahnya agar subsidi pemerintah tepat sasaran? Atau jangan-jangan ini ada motif permainan politik elit yang sengaja mengganggu pemerintahan Prabowo. Berpolitik boleh, tapi jangan korbannya rakyat.(*)
