MALANG POSCO MEDIA- Rapat paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (2/9) kemarin berbeda dari biasanya. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 itu digelar secara hibrida. Yakni luring dan daring.
Peserta rapat yang hadir berjumlah 37 anggota DPRD Kota Malang. Hanya sebagian kecil saja yang mengikuti secara luring, dan sebagian besar mengikuti mengikuti secara daring. Termasuk kepala perangkat daerah dari Pemkot Malang yang juga kebanyakan hadir secara daring.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan, rapat secara hibrida ini dilakukan mengingat situasi dan kondisi yang masih dinamis.
“Kami antisipasi. Bukan bermaksud apa-apa, hanya itu saja,” kata Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Berdasarkan pemantauan, rapat paripurna ini berjalan cukup lancar dan tidak terlalu lama. Meski dilakukan secara hibrida, penyampaian dan pembahasan tidak ada kendala yang berarti. Peserta rapat bisa mengikuti jalannya pengambilan keputusan saat paripurna tersebut.
Menurut Mia, seandainya ada interupsi pun, bisa dilakukan sehingga paripurna secara daring bukan sebagai halangan.
“Saya kira (interupsi pun) masih tetap bisa dilakukan. Karena kami sudah pernah melakukan itu ketika pandemi Covid-19. Mereka juga punya tools untuk bicara, kami kasih kesempatan dan termonitor di sini. Tidak mengurangi esensinya,” yakin dia.
Sementara untuk hasil Perubahan KUA-PPAS APBD 2025, banyak program kegiatan yang dilakukan efisiensi dan selanjutnya digunakan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Misalnya yakni Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis hingga rencana program 3 juta rumah.
Pergeseran itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi karena Mia menilai program PSN masih belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat.
“Pasti nanti ada cost sharing dari APBD untuk mendukung PSN. Tapi tidak banyak, hanya pendukung saja. Karena banyak seperti sosialiasi kepada masyarakat. Karena PSN cepat semua, waktunya tidak cukup menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketika kami berkeliling masih banyak masyarakat bingung. Kami harap pemerintah daerah bisa menjawab itu dengan sosialisasi,” jelas dia.
Selain untuk mendukung PSN, anggaran yang disoroti yakni masih besarnya alokasi belanja pegawai untuk sisa tahun ini. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, hal itu disebabkan karena adanya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja dilakukan oleh Pemkot Malang.
“Nanti kami sampaikan kenapa belanja pegawai masih tinggi dan itu detailnya pada APBD Perubahan 2025. Kami juga akan menyampaikan alasannya, yaitu salah satunya menjadi kewajiban menganggarkan PPPK baru yang sudah masuk di APBD perubahan,” jelas Wahyu.
Sementara terkait rapat paripurna yang digelar secara hibrida, Wahyu mengajak semua elemen untuk menjaga kondusivitas. Jangan mau diprovokasi dan diadu domba yang pada ujungnya hanya membuat perpecahan dan tidak aman.
Ia pun meminta untuk meningkatkan lagi siskamling di masing-masing wilayah, bahkan juga mengaktifkan lagi Pam Swakarsa (Pasukan Pengamanan Swakarsa) yang notabene dari masyarakat. “Kami tidak ingin ada hal-hal yang mengganggu Kota Malang yang sudah kondusif dan damai ini. Memang Kota Malang kesadaran masyarakatnya tidak mau diacak-acak dengan provokasi tidak jelas,” tutupnya. (ian/van)
