MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Stunting menjadi PR besar bagi Pemkot Batu. Diketahui bahwa penanganan stunting diprioritaskan pada peningkatan infrasturktur sebesar 70 persen. Sedangkan sisanya dilakukan melalui intervensi perbaikan gizi dalam sektor kesehatan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kota Batu, dilaksanakan Lokakarya Percepatan Penurunan Stunting yang diikuti oleh 600 orang dengan 492 Kader yang tergabung di TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) desa/kelurahan se-Kota Batu di Singhasari Hotel, Kamis (3/11) kemarin.
“Stunting mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan maupun produktivitas ekonomi dalam jangka pendek maupun panjang. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya dan konvergensi, guna menurunkan stunting,” ujar Punjul kepada Malang Posco Media.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batu telah melaksanakan berbagai upaya guna menurunkan stunting di Kota Batu. Mulai dari Tim penanganan stunting, tim audit kasus stunting dan tim percepatan penurunan stunting.
“Perlu diketahui untuk inervensi penanganan stunting yang pengaruhnya sangat besar adalah kondisi infrastuktur lingkungan sekitar. Di pada ruang lingkup ini sebesar 70 persen. Sedangkan dari sektor kesehatan melalui perbaikan gizi hanya 30 persen,” bebernya.
Ia mencontohkan untuk intervensi kondisi infrastuktur lingkungan sekitar seperti rumah tangga yang tidak memiliki jamban dan pemenuhan air bersih. Oleh karen itu butuh kerjasama antar SKPD untuk melakukan penanganan stunting di sektor infrastuktur.
“Selain itu Pemkot juga melakukan pemantauan di Posyandu dan peningkatan layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Serta intervensi dan pendampingan dilaksanakan pada pasangan yang sudah menikah, ibu hamil, paska melahirkan serta balita. Begitu juga keluarga beresiko stunting mendapatkan bansos untuk memperbaiki gizi,” imbuh Ketua Penangan Stunting Tingkat Kota ini.
Juga ditegaskan oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko bahwa penanganan stunting diperlukan kerja sama dengan seluruh SKPD terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
“Bahkan kalau perlu harus datangkan tenaga ahli untuk memetakan alasan kenapa penurunan stunting pada 2 tahun ini tidak signifikan. Sehingga kebijakan bisa tepat sasaran dan angka stunting di Kota Batu bisa turun hingga dibawah 10 persen,” harap Dewanti.
Diketahui untuk data Dinkes Batu tahun 2019 menunjukkan, angka prevalensi stunting mencapai 25.4 persen. Kemudian tahun 2020 angka stunting turun menjadi 14.83 persen, tahun 2021 menjadi 13,80 persen dan naik kembali tahun 2022 menjadi 14,60 persen. Meskipun terus mengalami penurunan, Pemkot Batu terus mengejar target untuk mengarah pada angka zero stunting 2024. (eri)
