MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang menggelar kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dengan Penandatanganan Pakta Integritas. Selain itu juga ada penjabaran hasil Kinerja realisasi APBN oleh KPPN dalam kurun waktu Januari hingga November 2022 di Aula Gedung Cagar Budaya KPPN Malang, Selasa (20/12) pagi.
Dalam paparannya, diketahui belanja negara meningkat, penyaluran dana dalam realisasi APBN KPPN Malang bertumbuh. Tercatat selama 11 bulan di tahun 2022, ada pertumbuhan sebanyak 7,37 persen di banding kurun waktu yang sama di tahun 2021 lalu.
Hal tersebut dijabarkan oleh Kepala KPPN Malang Rintok Juhirman. Dirinya mengatakan, berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan.
Dari lima wilayah tersebut didapati realisasi selama kurun waktu dari Januari 2022 hingga bulan November 2022,sebesar Rp 6,52 triliun atau 83,88 persen. Hal itudari total pagu (batas tertinggi) sebesar Rp 7,77 triliun.
Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2021, tampak ada pertumbuhan sebesar 7,37 persen. Angka itu dari bukti realisasi bulan November tahun 2021, sebesar Rp 6,88 triliun atau 76,51 persen dari total pagu sebesar Rp.8,99 triliun .
“Anggara ini diserap untuk Belanja Pemerintah Pusat, yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.4,91 triliun atau 82,61 persen. Dari total pagu sebesar Rp 5,95 triliun. Selain itu juga ada Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 1,61 triliun atau 88,04 persen dari pagu sebesar Rp 1,83 triliun,” jelasnya.
Melalui realisasi tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda). Tentunya agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPPN Malang, yang meliputi Malang Raya dan Kota/Kabupaten Pasuran.
Sementara itu, Rintok juga menjelaskan untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp.211,19 miliar atau dari pagu sebesar Rp 320,74 miliar. DAK Non-Fisik telah terealisasi sebesar Rp 676,46 miliar dari total pagu sebesar Rp 703,12 miliar.
Kemudian juga terdapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dan untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp.719,93 miliar atau 89,76 persen dari total pagu sebesar Rp.802,05 miliar.
“Kami mengimbau danmendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah untuk melakukan akselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. Diharapkan melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir,” pungkasnya. (rex/jon)
Ikuti Juga Berita Malang Hari Ini dan Info seputar Arema FC, Arema dan Aremania di Youtube dan Tiktok Kami
