MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Menurut Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang meningkat 3,22 persen. Peningkatan ini terjadi di Bulan April 2023 saat dibandingkan dengan kurun waktu yang sama di April 2022 lalu.
Sebanyak Rp 4,21 triliun setara dengan 30,17 persen dari total pagu sebesar Rp 13,96 triliun, berhasil dibelanjakan. Jumlah tersebut tersebar di lima wilayah yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Kepala KPPN Malang Rintok Juhirman menjelaskan, bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, ada nilai pertumbuhan persentase sebesar 3,22 persen. Dilihat dari nilai realisasi di bulan April tahun 2022 lalu sebesar Rp 2,09 triliun atau 26,96 persen dari total pagu sebesar Rp.7,77 triliun.
“Realisasi belanja sebesar Rp 4,21 triliun di April 2023 tersebut, dengan rincian yakni Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga non-kementerian sebesar Rp 1,60 triliun. Ditambah dengan Tansfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 2,61 triliun,” terangnya kepada Malang Posco Media.
Realisasi APBN KPPN Malang tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda). Tentunya dengan target ke depan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuran.
“Kami terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah, agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN secara akuntabel. Tentu ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Rintok juga menjelaskan secara detail realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang, sampai dengan Bulan April 2023 mulai dari belanja pegawai sebesar Rp 1,15 triliun, belanja barang sebesar Rp 436,66 miliar, belanja modal sebesar Rp 9,79 miliar dari pagu sebesar Rp 224,55 miliar dan belanjan Bansos sebesar Rp 7,64 miliar.
Selain itu, untuk TKD di KPPN Malang April 2023 telah terealisasi sebesar Rp 2,61 triliun dari total pagu sebesar Rp 8,07 triliun. Realisasi ini terdiri dari DAU sebesar Rp 1,54 triliun, DBH sebesar Rp 170,62 miliar, DAK non-fisik sebesar Rp 576,90 miliar dan Dana Desa sebesar Rp 304,39 miliar.
“Dari sisi pendapatan negara di lingkup KPPN Malang April 2023, secara agregat terealisasi sebesar Rp 37,63 triliun dan tumbuh sebesar 7,32 persen dibandingkan kurun waktu yang sama di 2022. Pendapatan ini terdiri dari perpajakan sebesar Rp 8,15 triliun, kepabeanan & cukai sebesar Rp 29,11 triliun dan PNBP sebesar Rp 363 miliar,” beber Rintok. Pihaknya juga memberikan berbagai reward atau penghargaan kepada satuan kerja (satker) mitra KPPN. Ada sebanyak 16 kategori yang diberikan penghargaan.
Seperti penghargaan atas Kategori Satker dengan pagu diatas Rp 20 Milyar, Terbaik Pertama, Divif-2 Kostrad, Terbaik Kedua Polres Batu, dan Terbaik Ketiga, Hubdam V/BRW dan Menarmed-2/PY Divif-2 Kostrad.
Kemudian ada Satker Pengguna KKP dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Triwulan I 2023, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Malang dan KPU Kota Malang. Melalui kegiatan Penyerahan Piagam Penghargaan Penghargaan Pelayanan Prima Satker Utama (PRISMA), ini menjadi motivasi.
“Satuan Kerja Terbaik atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan I Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KPPN Malang tersebut menjadi motivasi bagi Satker dan Pemda mitra kerja untuk senantiasa dapat memberikan kinerja terbaik bagi Negeri,” pungkas Rintok.(rex/sir/aim/mpm)
