MALANG POSCO MEDIA- Korban longsor Muharto Kelurahan Kotalama Kedungkandang Kota Malang direlokasi saja. Sebab bangunan rumah mereka berada di sempadan sungai. Sebab sempadan sungai bukan tempat hunian.
Apalagi mendirikan bangunan hunian di bibir sungai rawan bencana. Selain longsor juga dihantui banjir.
Kepala DPUPRPKP Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi mengatakan, seharusnya memang tidak dibenarkan mendirikan bangunan di sempadan sungai.
Namun menurutnya saat ini perlu memahami masalah itu juga dari aspek sosial.”Itu areanya masuk sempadan sungai. Cuma kan kita harus lihat, orang kalau mampu tidak mungkin beli di situ. Jadi kita ya mesti memahami secara sosial juga,” kata Diah.
Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2015, penentuan garis sempadan pada sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan berbeda-beda tergantung kedalaman sungai.
Pertama paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan tiga meter.
Kedua paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter. Lalu berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter. Lebih dari itu, maka otomatis sudah menyalahi aturan.
Untuk saat ini, lanjut Diah, pihaknya sedang memikirkan penanganan lebih lanjut setelah upaya kedaruratan. Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk kemungkinan membangun plengsengan. Diharapkan pihak BBWS Brantas memiliki anggaran insidentil, karena di pihaknya tidak ada anggarannya.
“Kalau seperti ini kan hanya ada dua penanganannya. Direlokasi atau diplengseng. Relokasi (untuk bangun rusunawa baru) belum menyiapkan karena belum punya lahan untuk mendirikan rumah susun. Plengseng harus koordinasi dulu di Pemprov Jatim. Biasanya cepat kalau memang ada anggarannya (insidentil),” tambahnya.
Diah mengungkapkan, sebenarnya di Kementerian PUPR bisa dianggarkan untuk pembangunan seperti rusunawa baru. Asalkan pemerintah daerah sanggup menentukan lokasi lahannya.
“Selama dari pemda ada lahannya, clear, dari PUPR itu ada anggarannya sebetulnya. (Tapi) Belum ada satu lahan yang bisa kita rencanakan untuk relokasi,” tukasnya.
Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengatakan peringatan dini di tiap daerah rawan sejatinya sudah dilakukan. Beberapa kali juga ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa di sepanjang sungai merupakan wilayah yang rawan bencana. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan upaya jangka pendek bagi masyarakat yang terdampak longsor
“Pertama nanti untuk kesiapan dari kami akan bantu Rp 3 jutaan dulu. Kedua kami carikan rumah untuk ungsian, Insya Allah kami ambilkan dana Baznas. Tadi komunikasi dengan UPT Rusunawa biar menempati dulu, kalau tidak ada, kita carikan tempat untuk bernaung (sementara),” sebut Sutiaji.
“Selanjutnya kami akan cari lahan untuk teman-teman. Ini kan tidak gampang (cari lahan). Mungkin ada tapi sudah masuk siteplan RTH. Maka tidak bisa dilakukan apa-apa (kalau sudah jadi RTH),” sambungnya.
Selain itu juga perlu kajian mendalam. Bila tidak ada kajian, maka menyalahi aturan. Sehingga untuk saat ini, penanganan yang bisa dilakukan memberikan bantuan bagi korban longsor.
“Selanjutnya kami akan koordinasi dengan BBWS. BBWS juga segera ke sini karena tidak menutup kemungkinan akan merembet kalau tidak segera ditangani,” katanya.
Sementara itu Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Dwi Wahyu Winarto bersama Lippo Mall Group Jawa Timur dan Berkat Gema Malang Kasih (BGMK) mengunjungi lokasi longsor di Jalan Muharto Gang V RT 5 RW 6 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang, Rabu (6/4) kemarin. Kunjungan tersebut sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban terdampak longsor.
Sebanyak 100 paket sembako, 20 kasur dan bantuan lainnya disalurkan kepada korban terdampak. Bantuan ini mendarat di Balai RW 6 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang.
Mayjen TNI Dwi Wahyu Winarto mengatakan, kehadiran rombongan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat. Khususnya yang saat ini terdampak longsor dan harus kehilangan tempat tinggal.
“Kami sampaikan bahwa kami siap membantu masyarakat. TNI, Polri peduli, pemerintah peduli dan Lippo Group juga peduli. Kami di sini sama-sama mengutamakan keselamatan masyarakat. Sehingga, bantuan ini kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Direktur Mall Malang Town Square (Matos) Fifi Trisjanti mengatakan besar harapannya bisa membantu masyarakat dengan meringankan beban yang sedang dirasakan. Dengan bantuan paket sembako, kasur dan hunian sementara ini masyarakat yang menjadi korban bisa lebih tenang untuk melanjutkan kehidupan sehari-harinya.
“Ini kami serahkan dan setelah kemarin Rabu (5/4) malam kami lihat video longsornya. Kami langsung bergerak cepat, bersama dengan Divif 2 Kostrad dan Berkat Gema Malang Kasih ini,” kata dia. (ian/rex/van)
