MALANG POSCO MEDIA, BATU- Wali Kota Batu Nurochman dan Wawali Heli Suyanto bakal restrukturisasi BUMD milik Pemkot Batu yang mati suri. BUMD bakal direstrukturisasi tersebut adalah PT Batu Wisata Resource (BWR).
“Saat ini Pemkot Batu miliki dua BUMD, yakni Perumdam Among Tirto yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan jasa air bersih bagi masyarakat Kota Batu. Kemudian satunya adalah BWR yang saat ini mati suri karena pengelolaan yang tidak profesional,” ujar Cak Nur kepada Malang Posco Media.
Ia menjelaskan, BWR saat ini telah masuk dalam tahapan penyelesaian terkait permasalahan yang dialami. Tahapan penyelesaian tersebut dibahas oleh eksekutif dan legislatif. “Dari informasi yang kami terima dari Komisaris PT. BWR yang menerangkan bahwa PT BWR telah menerima pengembalian uang modal kerjasama dari pihak ketiga ke rekening PT. BWR dengan total Rp 6.050.000.000,” bebernya.
Untuk kondisi penyertaan modal yang telah dikembalikan dari pihak ketiga tersebut telah dilakukan pemblokiran terhadap dana tersebut. Sehingga uang tersebut tidak bisa digunakan. Apalagi struktur dari direksi juga sudah tidak ada.
“Hasil pembahasan penyelesaian oleh eksekutif dan legislatif mengacu PP 54 tahun 2017 tentang BUMD bisa dilakukan restrukturisasi dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional. Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko,” terangnya.
Restrukturisasi, lanjut dia meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan dilaksanakan melalui restrukturisasi internal mencakup keuangan, manajemen, operasi, sistem dan prosedur. Kemudian penataan hubungan fungsional antara pemerintah daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
“Tentunya kami akan bahas lebih lanjut dalam waktu dekat ini. Namun sesuai dengan program mBatu SAE, kami telah berencana membentuk BUMD untuk mengelola hasil pertanian, sampah, dan pasar yang kami nilai memiliki potensi lebih,” ungkap Cak Nur.
Nantinya, lanjut dia, BUMD tersebut bisa dapat menerima hasil produk pertanian dari petani Kota Batu agar ketika saat panen raya harga tidak anjlok. BUMD tersebut akan memasarkan produk pertanian itu bekerja sama dengan pihak ketiga.
“Begitu juga sampah yang masih menjadi problem lingkungan di Kota Batu. Nantinya hasil pengolahan sampah seperti pupuk organis maupun sampah an organik yang masih memiliki nilai jual untuk daur ulang bisa dibeli oleh BUMD dari TPST 3R di 24 desa/kelurahan,” paparnya.
BUMD tersebut nantinya bisa mengelola Pasar Induk Among Tani agar lebih profesional. Harapannya pasar tradisional tersebut semakin ramai pembeli. “BUMD bisa mengatur segala hal terkait pasar, mulai dari parkir, pedagang, hingga pengelolaan sampah. Serta memberikan pendampingan kepada pedagang untuk memasarkan produknya,” imbuhnya.
Sementara itu, rencana restrukturisasi mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Baru. Salah satunya dari Fraksi Golkar, Didik Machmud. “Kami tentu mendukung rencana itu. Namun legislatif meminta adanya perencanaan matang, manajemen profesional, serta pelibatan publik untuk mencegah kegagalan serupa di masa lalu,” tegas Didik.
Menurutnya permasalahan masa lalu tidak bisa diabaikan. Terutama dalam kepengurusan yang harus profesional, dalam artian untuk penunjukan Direktur tidak berdasarkan kedekatan. “Ke depan rekrutmen direksi dilakukan dengan proses seleksi terbuka yang melibatkan unsur dunia usaha, bukan sekadar penunjukan. Bila perlu bentuk tim seleksi profesional,” terangnya.
Begitu juga terkait rencana bisnis, harus ada Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), konsep jangka pendek-menengah-panjang. Contohnya pada sektor pertanian, pasar, dan sampah, apakah dijadikan holding atau sub-unit terpisah. “Ini semua harus dikaji mendalam. Bila perlu ada perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan BWR. Pasalnya dasar hukum lama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini,” pungkasnya. (eri/udi)
