Tata Ulang Semua Perusahaan Milik Pemda di Malang Raya
MALANG POSCO MEDIA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Malang Raya sedang jadi perhatian serius. Termasuk di Pemkot Batu, terdapat BUMD yang dianggap sudah mati suri. Salah satu contohnya PT Batu Wisata Resource (BWR) yang harus direstrukturisasi.
Sorotan terhadap BUMD ini muncul di DPR RI. Saat hearing Komisi II, Kamis (24/4) lalu dengan Kemendagri, para wakil rakyat di Jakarta mendesak Mendagri Tito Karnavian menata ulang BUMD milik pemda. Sebab umumnya ditemukan tak produktif, bahkan jadi beban APBD.
Namun itu tak terjadi di Malang Raya. Kendati begitu, tetap jadi perhatian serius agar BUMD berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di Kota Batu, Wali Kota Nurochman dan Wawali Heli Suyanto bakal merestrukturasi BUMD milik Pemkot Batu yang mati suri. BUMD bakal direstrukturisasi tersebut adalah PT Batu Wisata Resource (BWR). Hal itu ditegaskan oleh Cak Nur sapaan akrab Wali Kota.
“Saat ini Pemkot Batu miliki dua BUMD. Yakni Perumdam Among Tirto yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan jasa air bersih bagi masyarakat Kota Batu. Kemudian satunya adalah BWR yang saat ini mati suri,” ujar Cak Nur kepada Malang Posco Media.
Ia menjelaskan BWR saat ini telah masuk dalam tahapan penyelesaian terkait permasalahan yang dialami. Tahapan penyelesaian tersebut dibahas oleh eksekutif dan legislatif. “Dari informasi yang kami terima dari Komisaris PT BWR yang menerangkan bahwa PT BWR telah menerima pengembalian uang modal kerjasama dari pihak ketiga ke rekening PT BWR dengan total Rp. 6.050.000.000,” bebernya.
Untuk kondisi penyertaan modal yang telah dikembalikan dari pihak ketiga tersebut telah dilakukan pemblokiran terhadap dana tersebut. Sehingga uang tersebut tidak bisa digunakan. Apalagi struktur dari direksi juga sudah tidak ada.
“Hasil pembahasan penyelesaian oleh eksekutif dan legislatif mengacu PP 54 tahun 2017 tentang BUMD bisa dilakukan restrukturisasi dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional. Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko,” terangnya.
Restrukturisasi, lanjut dia meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan dilaksanakan melalui restrukturisasi internal mencakup keuangan, manajemen, operasi, sistem dan prosedur. Kemudian penataan hubungan fungsional antara pemerintah daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
“Tentunya kami akan bahas lebih lanjut dalam waktu dekat ini. Namun sesuai dengan program mBatu SAE, kami telah berencana membentuk BUMD untuk mengelola hasil pertanian, sampah, dan pasar yang kami nilai memiliki potensi lebih,” ungkap Cak Nur.
Nantinya, lanjut dia, BUMD tersebut bisa dapat menerima hasil produk pertanian dari petani Kota Batu agar ketika saat panen raya harga tidak anjlok. BUMD tersebut akan memasarkan produk pertanian itu bekerja sama dengan pihak ketiga.
“Begitu juga sampah yang masih menjadi problem lingkungan di Kota Batu. Nantinya hasil pengolahan sampah seperti pupuk organik maupun sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual untuk daur ulang bisa dibeli oleh BUMD dari TPST 3R di 24 desa/kelurahan,” paparnya.
Serta BUMD tersebut nantinya bisa mengelola Pasar Induk Among Tani agar lebih profesional. Harapannya pasar tradisional tersebut semakin ramai pembeli. “BUMD bisa mengatur segala hal terkait pasar, mulai dari parkir, pedagang, hingga pengelolaan sampah. Serta memberikan pendampingan kepada pedagang untuk memasarkan produknya,” katanya.
Sementara itu, DPRD Kota Malang menilai BUMD dan BLUD yang ada di Kota Malang relatif sudah berjalan dengan cukup baik. Di Kota Malang sendiri terdapat tiga BUMD dan satu BLUD. Yakni Perumda Tugu Tirta yang bergerak di sektor air minum, lalu Perumda Tunas yang bergerak di sektor aneka usaha, kemudian BPR Tugu Artha yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan, serta RSUD Kota Malang yang bergerak dalam layanan kesehatan untuk masyarakat.
“Secara umum kalau lihat progresnya lima tahun terakhir, secara laporan keuangan dan kinerja itu Perumda Tugu Tirta yang paling bagus. Walaupun dua tahun lalu ada kendala pipa bocor, tapi kinerja keuangannya bagus. Labanya sekitar Rp 50-an miliar tiap tahun dan yang disetor ke daerah masih Rp 24 miliar,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji.
Kendati demikian, Bayu tidak memungkiri untuk dua BUMD lain yakni Perumda Tunas dan BPR Tugu Artha masih perlu didorong meski secara tahun ke tahun sudah mengalami tren peningkatan. Berdasarkan LKPJ Wali Kota Malang, pada tahun 2024 kemarin BPR Artha berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,9 miliar, lebih tinggi dari tahun sebelumnya Rp 1,5 miliar.
Sehingga pada 2024, BPR Tugu Artha mampu memberi kontribusi ke daerah sekitar Rp 1,08 miliar. Sementara Perumda Tunas memperoleh laba bersih Rp 1,6 miliar sehingga setoran ke daerah berkisar Rp 900-an juta.
“Catatan untuk BPR Tugu Artha, kami sudah mendorong bagaimana BPR Tugu Artha bisa ‘scale up’. Harus ada kebijakan Wali Kota, insentif atau honor lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, modin, dan sebagainya dilewatkan di BPR Tugu Artha,” beber Bayu.
Menurut Bayu, dengan langkah seperti itu, otomatis program atau kredit murah bisa lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga harapannya tingkat loan atau pinjaman bisa meningkat. Hal ini dikatakan Bayu, juga dilakukan oleh daerah lain.
“Di beberapa BPR mereka melakukan itu, peluangnya disitu. Misalnya seperti BPR Delta Artha Sidoarjo juga melakukan itu dan terbukti berkembang. Omzetnya makin bagus dan gedungnya juga makin besar,” tambah Bayu.
Sementara untuk Perumda Tunas, Bayu berharap bisa fokus di salah satu usaha yang paling menguntungkan. Tidak perlu semua usaha dilakukan yang justru menyebabkan bertambahnya beban.
“Juga perlu peran wali kota untuk bisa intervensi Perumda Tunas. Contoh, kalau di beberapa kota besar seperti Bandung, sudah mulai beralih untuk kendaraan dinas itu dengan sistem sewa. Dari plus minus, lebih banyak plusnya. Lebih murah karena tidak ada perawatan, pihak ketiganya Perumda Tunas,” kata Bayu memberikan contoh.
Apabila berfokus pada penjualan sembako, Bayu menyebut ada peluang supply chain untuk rencana dibangunnya dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di Kota Malang. Terlebih, rencana kedepan di Kota Malang diproyeksi nantinya ada 60 dapur umum MBG se-Kota Malang.
Dari ketiga BUMD itu, Bayu menyebut kedua BUMD yakni BPR Tugu Artha dan Perumda Tunas memang perlu terus didorong agar produktifitasnya lebih bagus. Sementara untuk Perumda Tugu Tirta saat ini relatif sudah cukup on-the-track. Oleh karenanya, ia berharap Pemkot Malang bisa mengambil kebijakan revolusioner atau setidaknya seperti yang ia contohkan.
“Kalau sudah ada intervensi dari pemerintah dengan bentuk revolusioner itu, saya yakin bisa lima kali lipat dari yang sekarang. Kalau BLUD, di Kota Malang kan hanya RSUD Kota Malang yang itu untuk layanan masyarakat. Jadi labanya itu diputar untuk operasional mereka sehingga kesehatan masyarakat bisa terjamin,” pungkasnya.
Sementara itu BUMD di Kabupaten Malang masih memiliki sejumlah tantangan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Tantangan ini pada sisi manajemen maupun kreativitas yang tidak hanya menggunakan pola-pola yang sudah ada.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto membeberkan harusnya BUMD menjadi salah satu penopang utama PAD.
Ia mencontohkan wisata Wendit Kecamatan Pakis yang dulunya dikelola oleh BUMD tidak maksimal. Namun setelah dikerjasamakan dengan pihak swasta, PAD meningkat.
“Berarti itu menjadi satu pola ke depan,” kata Tomie saat ditemui usai rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kantor Bupati Kecamatan Kepanjen, Jumat (25/4) kemarin.
Kini upaya mengarahkan pada bagaimana aset-aset yang dikelola BUMD, apakah BUMD langsung dengan badan usaha yang lain atau pemerintah dengan pihak swasta. Hal ini menjadi strategi kedepan agar BUMD berkontribusi besar terhadap PAD.
“(Tantangan.red) di manajemennya termasuk bagaimana kreativitasnya. Artinya tidak bisa itu dikelola dengan pola-pola yang ada saja,” kata dia.
“Buktinya contoh di Wendit itu dikelola begitu saja, kan tidak bisa menghasilkan. Tapi kerjasama pemerintah dengan swasta ternyata bisa meningkat,” sambung Tomie, kembali menegaskan.
Disinggung kondisi BUMD saat ini, Tomie mengatakan sama seperti hal yang dicontohkan yakni Wisata Wendit, sebelum dikelola swasta. Diketahui, BUMD di Kabupaten Malang terdiri dari Perumda Tirta Kanjuruhan, PD Jasa Yasa, dan BPR Arta Kanjuruhan.
“Kalau dengan pihak swasta langsung bisa, berarti kan harus mengintrospeksi tadi itu bagaimana kami mengelola,” tambahnya.
Sedangkan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Malang disebut Tomie semuanya masih produktif. Seperti diketahui, BLUD di Kabupaten Malang terdiri dari RSUD, puskesmas -puskesmas, dan penanganan sampah. “Ya, BLUD kita produktif semua. Dikelola sendiri mendapatkan, nanti kembali lagi,” tandasnya. (eri/ian/den/van)
-Advertisement-.
