MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Ribuan peserta aksi menolak kebijakan efisiensi anggaran memenuhi area depan Gedung Balai Kota Malang dan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2) siang. Massa tiba dengan berjalan kaki dari Stadion Gajayana Malang sekitar pukul 12.00 WIB, mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan.
Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menyatakan sikap tegas terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Mereka menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat dan berpotensi merugikan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik.
Dalam aksi yang berlangsung pada Rabu (22/1), massa menyoroti pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang terdiri dari Rp 256,1 triliun dari kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah. Menurut mereka, kebijakan ini mencerminkan ketidakefektifan 100 hari kerja Kabinet Prabowo-Gibran, yang dinilai perlu evaluasi besar-besaran.
“Instruksi Presiden ini justru semakin memperparah kondisi di berbagai sektor. Anggaran pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas, bukan justru dipotong,” tegas perwakilan massa aksi dalam orasinya.
Sebagai bentuk protes, massa juga menggelar aksi teatrikal dengan bertiarap serentak. Sambil menyanyikan lagu nasional Tanah Airku, mereka menegaskan perjuangan dalam membela hak-hak rakyat. Aksi ini menambah nuansa dramatis dalam tuntutan mereka terhadap kebijakan pemerintah. (rex/aim)
