Malang Posco Media – Kegiatan reses anggota DPRD Jatim Guntur Wahono di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, diwarnai kericuhan Selasa (30/1) malam.
Kericuhan terjadi karena para peserta reses kecewa tidak diberi uang transportasi. Sehingga reses itu terpaksa dihentikan. Sejumlah peserta yang tidak mendapatkan uang transpor juga segera membubarkan diri.
“Kegiatan awalnya lancar-lancar saja. Lalu beberapa peserta minta uang transpor. Kami sayangkan, acara akhirnya bubar,” kata Supangat, salah satu panitia, dilansir dari beritajatim.com, Rabu (31/1).
Menurut panitia, reses tersebut sejatinya dihadiri 300 orang. Namun para peserta reses hanya mendapatkan bingkisan berupa minyak goreng dan kaos.
Sementara untuk uang transpor, panitia tidak menyediakan. Hal itu pun membuat para peserta gelisah dan kecewa hingga membubarkan diri. “Ada kaos sama minyak goreng yang disiapkan,” tegasnya.
Kericuhan berawal saat Guntur Wahono berbicara di acara reses tersebut. Begitu wakil rakyat ini mulai berbicara, meminta program apa saja yang dikehendaki masyarakat Bendosewu, satupun tidak ada yang bertanya. Celetukan suara sumbang dari undangan belakang meminta uang transpor.
Menurut keterangan beberapa peserta, Anggota DPRD Jatim Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 7 ini kemudian pamit undur diri, karena masih memiliki agenda lain.
Sebelum meninggalkan tempat, ia berpesan, kalau ada aspirasi bisa dicatat. Hal ini membuat suasana tambah gaduh. Dari belakang mulai merangsek ke depan terjadilah saling dorong. Hingga beberapa undangan berjatuhan.
“Gegerannya ya dipicu gak ada uang transpornya. Setelah itu ya saling dorong, dan bubar selamatkan diri masing-masing. Bingkisannya juga dilempar-lempar karena kecewa,” ujar Dyantok salah satu peserta reses.
Sedangkan Guntur Wahono mengaku tak tahu menahu jika terjadi kericuhan tersebut. Dirinya juga menyebut ia dan panitia telah sepakat jika tidak memberikan uang transportasi, namun menggantinya dengan program.
“Saya tidak tahu, waktu itu saya sudah pulang. Kita memang sepakat dengan panitia untuk mengganti uang transportasi dengan program,” jelas Guntur. (bj/nug)
