MALANG POSCO MEDIA – Pemkot Malang mengundang berbagai elemen dan kelompok masyarakat untuk merencanakan pembangunan Kota Malang di 2025 mendatang. Hal ini dilakukan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2025 di Grand Mercure Hotel Mirama Malang, Kamis (25/1) kemarin.
Pj Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM dalam arahannya menyampaikan beberapa arah kebijakan strategis yang akan diprioritaskan di 2025 mendatang,
“Arah kebijakan pada ekonomi inklusif dan tata kelola pemerintahan hingga infrastruktur terintegrasi.
Beberapa arah kebijakan ini yang akan menjadi fokus kerja perangkat daerah kami di 2025,” papar Wahyu dalam kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Malang itu.
Ia meneruskan, ekonomi inklusif juga sejalan dengan tema besar perencanaan awal RKPD Kota Malang di Tahun 2025, yakni “Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan Menuju Daya Saing Global dan Tata Kelola Pemerintahan Partisipatif Kolaboratif”.
Dalam penerapannya nanti, seluruh sistem pemerintahan dan kebijakan akan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Melalui ekonomi kreatif dan sektor UMKM kreatif lainnya. Sambil membuka lebih banyak kesempatan dan peluang bisnis dan tenaga kerja bisa terserap lebih banyak.
“Selain itu infratruktur juga tetap menjadi perhatian. Kami meminta banyak masukan dari seluruh stakeholder yang ada. Tidak hanya pembangunan fisik juga pembangunan SDM-nya. Bagaimana nanti bisa infratruktur fisik kita kuat, SDM juga lebih berdaya,” tegas Wahyu.
Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu menegaskan konsultasi publik ini merupakan langkah awal Pemkot Malang memetakan isu-isu strategis pembangunan Kota Malang. Selain mengajak seluruh perangkat daerah yang ada, elemen masyarakat, komunitas, akademisi, jajaran/instansi samping lainnya juga dilibatkan dalam perumusan rancangan.
Tujuannya agar menyeleraskan kebutuhan masyarakat akan pembangunan Kota Malang dan menyinergikannya secara kolektif.
“Ini memang masih rancangan awal sebelum kami nanti menyusun RKPD 2025. Tentu kami butuh banyak masukan dan apa-apa saja yang diinginkan elemen masyarakat. Baik itu kebutuhan infrastruktur maupun hal-hal kebijakan membangun lainnya,” tegas Dwi.
Output forum konsultasi publik ini diharapkan menjadi pedoman penyusunan RKPD Kota Malang tahun 2025. Serta menjadi arah penyusunan rencana pembangunan daerah Kota Malang jangka menengah berikutnya. (ica/aim)
