MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Ancaman gangguan pasokan pangan akibat cuaca ekstrem yang digaungkan pemerintah pusat diantisipasi Pemkot Malang. Untuk mengantisipasi itu, Pemkot Malang mengalokasikan 2,8 miliar untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan warga Kota Malang.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Slamet Husnan menjelaskan ada tambahan alokasi anggaran untuk menjalankan program ketahanan pangan hingga akhir tahun. Anggaran ini diprioritaskan untuk pencegahan krisis pangan karena kondisi saat ini cukup sulit. Perubahan iklim yang begitu drastis telah berdampak pada kondisi ketersediaan pangan manusia. Dampak itu juga terasa di Kota Malang.
“Pertama senilai Rp 1,8 miliar untuk ketahanan pangan, perikanan dan pertanian. Sedangkan anggaran Rp 1 miliar untuk pengendalian inflasi dan kerawanan kekurangan pangan,” jelas Slamet.
Secara rinci, program pertama meliputi bantuan bibit cabe untuk masyarakat, pengembangan smart farming, bantuan dana perikanan serta peternakan, promosi pangan sehat dan sarasehan perikanan. Sedangkan program kedua meliputi pengendalian inflasi harga pangan dan penyediaan bahan pangan.
“Selain itu dalam program kedua ini kami menyiapkan bantuan pangan kepada Kepala Rumah Tangga Resiko Stunting (KRS),” sambungnya.
Slamet menambahkan, sebelum adanya tambahan anggaran ini, pihaknya telah melakukan upaya lain untuk mengatasi kekeringan. Ada program revitalisasi tujuh saluran irigasi. Tujuannya memperlancar arus air dari hulu ke hilir. Sehingga, lahan-lahan pertanian di Kota Malang tetap teraliri air dengan lancar meskipun musim kemarau datang.
“Biasanya irigasi ini macet karena banyak sampah, terhalang rumput-rumputan dan sebagainya. Jadi agar lancar semua dibersihkan, ada yang rusak dibetulkan. Kami revitalisasi di 7 titik,” jelas Slamet.
Ancaman krisis pangan pada tahun ini diketahui merupakan dampak dari El Nino. Fenomena ini membawa udara yang lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menambahkan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi mendukung fokus pemerintah dalam menjaga kesediaan pangan. Pasalnya, ketika harga bahan pokok naik, akan berimbas kepada semua sektor. Untuk itu, perlu berbagai cara menjaga ketersediaan pangan di Kota Malang.
“Karena di sini bukan merupakan kawasan pertanian. Harapanya Pemkot bisa bekerja sama dengan daerah lain untuk ketersediaan pangan,” jelas Arief. (ica/aim)
