MALANG POSCO MEDIA – Masa reses pertama tahun 2025 bagi anggota DPRD Kota Malang harus menjadi momen penting untuk menyerap semua aspirasi masyarakat. Di semua bidang. Termasuk kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo. Saatnya masa reses dijadikan anggota dewan untuk berdiskusi dengan konstituen terkait kebijakan kebijakan pemerintahan yang justru mendapat penolakan masyarakat.
Di awal awal pemerintahan Prabowo, ada beberapa kebijakan yang justru menimbulkan kegaduhan dan kepanikan masyarakat. Salah satu yang masih hangat adalah kebijakan Menteri Bahlil yang melarang pangkalan untuk jual LPG 3 kilogram. Sontak kebijakan ini menantik amarah dan emosi masyarakat. Akibat blunder kebijakan ini, Presiden Prabowo akhirnya menarik kembali kebijakan yang sudah terlanjur dikomunikasikan sama Menteri Bahlil.
Yang lebih membuat masyarakat galau dan heran adalah kebijakan efisiensi ekstrem yang harus diterapkan di semua lembaga pemerintahan, baik pusat, provinsi hingga kota dan kabupaten. Yang menjadi pertanyaan, efisiensi yang model bagaimana yang harus diterapkan. Pemerintah pusat harus memberikan juknis dan arahan yang jelas sehingga penerapan kebijakN efisensi tidak salah kaprah tafsirnya.
Dqlam instruksi Presiden sudah jelas, efisiensi anggaran harus dilakukan pada kegiatan kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Seperti perjalanan dinas, seminar, atk dan sejenisnya. Namun belakangan sudah beredar tafsir efisiensi soal hari dan jam kerja ASN. Tafsir ini yang bahaya kalau kemudian akibat salah tafsir, dampak yang kena adalah masyarakat.
Betapa tidak, dengan lima hari kerja saja, pelayanan bisa dikatakan belum maksimal. Lha dengan kebijakan efisiensi kemudian lantas memutuskan empat hari kerja, sisanya bisa bekerja dimana saja dan kapansaja. Teorinya bisa bicara begitu namun praktiknya tak seindah teorinya. Yang ada pelayanan masyarakat semakin terganggu dan tidak terlayani dengan baik.
Maka saat reses ini menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk sharing dan memperjelas apa yang dimaksudkan dengan kebijakan efisiensi. Kalau perlu, para wakil rakyat bersatu menolak kebijakan efisiensi yang dirasa tidak rasional. Mahasiswa di Indonesia sudah serentak turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Maka saatnya anggota DPRD menjadi pahlawan rakyat menolak kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.(*)
