Berita
“anggaran bansos naik dari 20 triliun menjadi 493 triliun”
HASIL CEK FAKTA
Beredar sebuah unggahan melalui media sosial X, video dengan sebuah narasi yang menyatakan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah telah naik secara signifikan dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun. Unggahan oleh akun @cameymey683 ini juga turut menyertakan sebuah video dari salah satu partai yang mengajak pendukungnya untuk memilih pasangan calon Prabowo-Gibran karena pemberian bansos tersebut dilakukan secara langsung oleh Jokowi. Lalu apakah benar bahwa anggaran untuk pemberian bansos telah naik secara signifikan dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun? Lalu apakah benar bahwa pemberian bansos tersebut ada kaitannya terhadap kampanye pemenangan Prabowo-Gibran oleh Jokowi?
Namun, setelah melakukan penelusuran mengenai hal tersebut, klaim yang menyatakan bahwa anggaran bansos oleh pemerintah telah naik dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun, merupakan sebuah klaim yang mengandung kekeliruan. Pasalnya, melansir dari keterangan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, anggaran bansos yang dianggarkan pada APBN Tahun 2024 telah naik sebanyak Rp 20 triliun, dari Rp 476 triliun menjadi Rp 496 triliun.
Adapun dalam pembagiannya, bansos tersebut akan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjudul Mitigasi Risiko Pangan untuk 18,8 juta penerima. Rencananya, pembagian bansos ini akan dilakukan pada periode bulan Januari-Maret. Namun, Jokowi memutuskan akan melakukan pembagian sekaligus pada bulan Februari, bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu. Hal inilah yang menjadi awal kekhawatiran dari masyarakat dan pengamat, apabila pembagian bansos oleh Jokowi ini digunakan untuk kepentingan menggaet pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden.
Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN, seperti dilansir cekfakta.com.
“Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” kata dia.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan tidak hanya melalui bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan yang tercatat meningkat dari Rp 104,2 triliun menjadi Rp 114,3 triliun.
“Ini termasuk program untuk ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, juga pengembangan sentra produksi,” jelasnya.
Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa anggaran bansos naik dari Rp 20 triliun menjadi Rp 493 triliun, merupakan sebuah klaim yang keliru. Adapun kaitan antara pemberian bansos oleh Jokowi dengan kesimpulan untuk memilih Prabowo-Gibran, juga merupakan sebuah kekeliruan. Oleh karena itu, unggahan ini termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.
KESIMPULAN
Faktanya, kenaikan APBN untuk bansos naik sebanyak Rp 20 triliun, dari Rp 476 triliun menjadi Rp 496 triliun. Kenaikan ataupun pembagian bansos ini merupakan program pemerintah yang telah disetujui melalui DPR, oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan upaya pemenangan paslon Prabowo-Gibran.
Rujukan
