Sengketa Gedung Kantor PKB Kabupaten Malang
MALANG POSCO MEDIA- Di saat sedang sibuk urus Pemilu, PKB Kabupaten Malang masih harus berurusan dengan sengketa bangunan. Gedung kantor yang ditempati DPC PKB Kabupaten Malang digugat hak miliknya. Pasalnya, hibah bangunan milik mantan Bupati Malang Mochammad Ibnu Rubianto kepada mantan Ketua DPC PKB Bibit Suprapto itu diklaim kepemilikannya.
Proses hukum berjalan, hingga sidang setempat atau pemeriksaan setempat pada gedung kantor itu dilakukan Pengadilan Negeri Kepanjen, Jumat (26/1) kemarin.
Menurut data Pengadilan Negeri Kepanjen, gugatan dilayangkan pada 19 September 2023 lalu. Para penggugatnya yakni Miftahul Hidayah, Azizah Hermawati, Zahrotun Nahdliyah, Maria Ulfa, dan Nasyida Fitria. Mereka adalah istri dan anak-anak dari Bibit Suprapto yang merupakan ahli waris.
Kemarin, para penggugat hadir di Kantor DPC PKB Kabupaten Malang didampingi Kuasa Hukum Agus Salim Ghozali. Sedangkan pihak tergugat yakni Ir. H. Kholiq selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Malang didampingi Kuasa Hukum Otman Ralibi dari Lakum HAM DPW PKB Jatim. Untuk diketahui, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang tutur tergugat dalam perkara ini. Dalam pemeriksaan setempat kemarin dipimpin Ketua Majelis Hakim Jimmy Hendrik Tanjung.
Kuasa Hukum penggugat Agus Salim Ghozali mengemukakan bahwa bangunan kantor dengan luas tanah 972 meter persegi itu dihibahkan oleh mantan Bupati Malang Mochammad Ibnu Rubianto kepada mantan Ketua DPC PKB Bibit Suprapto. Bibit merupakan suami dari Miftahul Hidayah. Sebagai ahli waris, penggugat mempermasalahkan hibah tersebut yang tidak diatasnamakan DPC PKB Kabupaten Malang. Sementara kantor tersebut sudah digunakan puluhan tahun.
“Dulunya pak Bibit mengalami PKB belum punya kantor saat jadi ketua. Lalu oleh pak Rubianto dihibahkan gedung ini. Mestinya kalau dihibahkan atas nama PKB langsung kan bisa harusnya,” ujar Agus, kemarin.
Yang dipermasalahkan, pada saat proses Bibit Suprapto menerima hibah tersebut tidak beralih nama ke PKB Kabupaten Malang. Sebab, Bibit belum berkenan hanya menyatakan bahwa kantor tersebut untuk PKB. Hal itu disampaikan melalui sebuah surat pernyataan.
“Kenapa ketika Pak Bibit masih hidup kok tidak langsung diminta balik nama dari Pak Bibit ke PKB? Seharusnya lebih mudah daripada hanya surat pernyataan yang kebenaran dan ke absahannya belum bisa di pertanggung jawabkan,” katanya.
Pemberi hibah yakni Mantan Bupati Ibnu Rubianto disebut tak berkenan pula dihibahkan atas nama PKB. Sebab, Ibnu Rubianto berkeinginan mewakafkan seluruhnya bukan kepada Bibit, melainkan kepada Nahdlatul Ulama dan pengurus.
Menurut Agus, surat pernyataan peruntukan kantor untuk PKB juga tidak bisa untuk menjadi hak milik bagi PKB secara legal, mengacu pada UU Agraria. Dikatakannya, Miftahul Hidayah selaku istri dari Bibit dan anak-anaknya sebelumnya sudah melakukan pendekatan ke Kantor PKB untuk meminta sertipikat asli kepada DPC PKB. Miftahul Hidayah merasa hanya memiliki sertipikat berupa foto kopi saja.
Agus mengatakan keluarga almarhum Bibit semula menginginkan agar diselesaikan secara kekeluargaan. Yakni dengan meminta sertipikat asli kepada PKB. Akan tetapi DPC PKB tidak berkenan karena berpegangan surat peryataan sepihak. Ia menyebut upaya menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan itu sudah berlangsung empat tahun. Hingga akhirnya melakukan proses gugatan hukum.
“Masalahnya sepele sebenarnya. Kalau mau duduk bersama tidak tinggi egonya sebagai sesama yang sudah berjuang juga andil dalam PKB juga, itu diselesaikan kekeluargaan bagus malah. Tetapi karena PKB punya surat pernyataan yang dianggap menjadi kekuatannya, kita uji saja di pengadilan,” tegasnya.
Sidang lanjutan dari perkara gugatan tersebut akan dilangsungkan pada Rabu (31/1) mendatang. Pihak penggugat akan mendatangkan sedikitnya dua saksi yang akan menguatkan gugatan. “Biar hakim yang menilai. Kita datangkan dua saksi biar mereka menjelaskan di persidangan,” imbuhnya.
Di lain pihak, Otman Ralibi selaku Kuasa Hukum Ketua DPC PKB Kabupaten Malang menyatakan pihaknya siap menghadapi sidang gugatan tersebut. Bahkan menurut dia, gugatan yang dilayangkan seolah mengada-ada. Hal itu lantaran penggungat tak punya bukti yang kuat. Selain itu ia percaya bahwa dengan surat peryataan yang dibuat Bibit Suprapto dapat menguatkan hak PKB atas tanah gedung kantornya.
“Awalnya Pak Ibnu Rubianto berterimakasih kepada PKB dan menghibahkan tanah menjadi Kantor PKB. Setelah itu juga membuat pernyataan bahwa hibahnya untuk kantor PKB. Itu sudah jelas,” kata Otman.
Dikatakan Otman, almarhum Bibit sempat punya keinginan balik nama ke PKB, namun urung dilakukan. Ia juga tak mengetahui sebabnya. Sedangkan hibah tersebut dilakukan pada tahun 2001. Bibit yang memiliki sertifikat juga disebut tidak pernah mengusik PKB karena kepemilikan tanah. Hingga kantor tersebut dipergunakan sudah 23 tahun lamanya.
“Kalau mengakui kepemilikan, mereka juga tidak melakukan pembayaran pajak sudah 20 tahun lebih. Dan memang akadnya adalah untuk Kantor PKB sesuai dengan surat pernyataan notaris,” ungkapnya. Mengenai pengadilan, pihaknya juga akan membawa bukti surat sebagai penguat DPC PKB untuk mempertahankan tanah kantor yang disengketakan. Ia menegaskan kembali jika kepemilikan Bibit sudah bukan atas nama kepemilikan pribadi.
“Kalau Pak Bibit nggak mau, buat apa Pak Bibit bikin surat penyataan. Nanti akan kita buktikan di pengadilan dengan surat,” ringkasnya.(tyo/van)
