KECELAKAAN dalam karnaval Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis membuat Satreskrim Polres Malang ikut turun melakukan penyelidikan. Polisi memastikan akan memeriksa Kades Kedungrejo, Betri Indriati dan panitia karnaval. Hal ini dikatakan Kasi Humas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik, kemarin.
“Satreskrim Polres Malang juga mendalami pelanggaran mengenai karnaval ini,” ungkapnya. Salah satunya adalah penggunaan sound system. Dia menekankan, sebagaimana Surat Edaran Bupati Malang, HM Sanusi, mengenai check sound dan hiburan malam, harus seizin Polres Malang. “Ini sudah disampaikan polisi kepada panitia,” ujarnya.
“Perlu kami klarifikasi bahwa perizinan kegiatan, sudah dikirimkan ke Polsek Pakis sebulan lalu. Namun isi izinnya terkait rangkaian kegiatan hari besar nasional. Bukan khusus izin karnaval,” kata Taufik. Satreskrim Polres Malang, menitikberatkan pada aktivitas atau parade sound yang berlebihan dalam karnaval itu.
Polres Malang, katanya, sudah menekankan kepada Kapolsek Pakis, Iptu Sunarko Rusbiyanto untuk mengasistensi kegiatan melibatkan sound system berkapasitas besar. Pihaknya tidak akan segan melakukan tindakan terhadap pelanggaran. Informasi yang diterimanya, karnaval di Desa Kedungrejo itu mengundang 17 tim sound system.
“Kami masih melakukan pendalaman dan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku,” tegas dia. Sementara, Kades Kedungrejo, Betri Indriati saat dikonfirmasi, mengatakan jika izin kegiatan karnaval desanya sudah sesuai prosedur. “Panitia sudah minta izin dan pengamanan karnaval sudah dilaksanakan sesuai prosedur,” tegasnya.
Bahkan, kata Betri, panitia melibatkan Linmas, anggota RAPI, Polsek, Koramil, dan anggota Polres Malang serta beberapa anggota Dishub Kabupaten Malang. Dia tidak menampik bila Satreskrim Polres Malang akan memeriksanya, meski diakui belum tahu kapan pemeriksaan dilakukan. “Panitia sudah melakukan rakor dan itu sebelum ada SE Bupati,” tutupnya. (tyo/mar)
