MALANG POSCO MEDIA – Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa 23 siswa dan guru MTs Al-Khalifah, Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (23/10) kemarin, menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan dan pemerintah. Peristiwa ini bukan sekadar insiden kesehatan sesaat, tetapi sinyal bahaya dari lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap penyediaan makanan bergizi di sekolah yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ironisnya, SPPG Mangunrejo Kepanjen yang menyiapkan Makanan Bergizi Siap Saji (MBG) di sekolah tersebut sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Artinya, secara administratif mereka memenuhi standar. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain: sertifikat ternyata belum cukup menjadi jaminan keamanan pangan. Sertifikasi tanpa pengawasan berkelanjutan hanyalah formalitas yang meninabobokan semua pihak.
Pemerintah harus turun tangan serius. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPPG perlu dilakukan, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), regulasi, hingga sistem pengawasan rantai produksi. Jangan biarkan prosedur hanya berhenti di atas kertas sementara anak-anak menjadi korban di lapangan.
Badan Gizi Nasional juga harus memperluas kewenangannya dengan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan SPPG di wilayah masing-masing. Selama ini, pengawasan yang terlalu tersentralisasi membuat reaksi terhadap kasus seperti ini lambat dan tidak efektif. Daerah seharusnya memiliki otoritas dan sumber daya untuk memastikan setiap penyedia makanan sekolah benar-benar memenuhi standar keamanan dan gizi. Agar eksekutif dan legislatif di daerah dapat melakukan pengawasan terhadap SPPG yang ada di daerahnya masing-masing.
Yang terpenting, masyarakat juga perlu dilibatkan. Transparansi informasi tentang sumber dan kualitas makanan di sekolah harus dibuka seluas-luasnya. Orang tua berhak tahu makanan apa yang dikonsumsi anak mereka di sekolah, siapa yang menyiapkannya, dan bagaimana prosesnya.
Masalah ini bukan sekadar soal angka berapa siswa yang keracunan atau berapa yang sembuh. Satu anak yang jatuh sakit karena kelalaian sistem adalah kegagalan kita bersama. Karena satu nyawa, satu masa depan yang terganggu, berarti satu potongan generasi bangsa ikut terancam.
Peristiwa di MTs Al-Khalifah Kepanjen dan dibanyak daerah lainnya, info dari Kemenkes per 5 Oktober 2025 sudah sebanyak 11 ribu pelajar diduga keracunan setelah mengkonsumsi MBG. Kondisi ini seharusnya menjadi momentum koreksi besar-besaran terhadap program makanan bergizi di sekolah. Jangan tunggu sampai ada korban berikutnya untuk menyadari bahwa pengawasan adalah kunci, bukan sekadar regulasi di atas kertas. (*)
