MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Idul Adha tinggal beberapa hari ke depan. Pelaksanaan kurban juga akan menjadi atensi pemerintah untuk melakukan pengawasannya, seiring dengan adanya potensi penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban. Rabu (6/7), Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto didampingi Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko melihat langsung kondisi rumah potong hewan (RPH) Kota Malang untuk alur masuk hewan hingga proses akhir hewan kurban.
Dalam kunjungannya itu, Mayjen Nurchahyanto melihat sarana dan prasara di RPH untuk melayani masyarakat yang akan menyembelih hewan kurbannya.
“Kami ingin melihat secara langsung kondisi RPH. Selama ini berjalan cukup bagus, bersih, alur pemotongan hewan sesuai prosedur. Saya ingin melihat kesiapan pemotongan hewan kurban,” terang Mayjen Nurchahyanto usai pengecekan.
Ia mengapresiasi RPH di Kota Malang sudah menerima pemesanan untuk pemotongan hewan kurban meski kapasitasnya masih terbatas. Di RPH yang berlokasi di Jalan Gadang ini, kapasitasnya sejumlah 100 ekor sapi dan 150 ekor kambing.
Mayjen Nurchahyanto juga menyempatkan untuk memantau pos penyekatan hewan yang ada di Kota Malang dan ia menilai sudah berjalan baik.
Untuk penanganan PMK secara umum, kesemuanya telah berjalan sesuai instruksi pemerintah, mulai dari vaksinasi, pendataan hingga pantauan hewan dari gabungan TNI/Polri.
“Kalau data, kecenderungan (kasus PMK) itu berkurang, turun. Tapi tetep Jawa Timur zona merah, perlu penanganan yang serentak, efektif dan melibatkan seluruh instansi terkait. Pemerintah pada saat rapat kemarin, pemotongan (kurban) semaksimal mungkin di RPH. Namun di RPH kalau penuh bisa ditempat masing-masing tapi harus diawasi tenaga kesehatan yang sudah ditunjuk,” tegas Mayjen Nurchahyanto.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko menjelaskan pemotongan hewan kurban memang diperbolehkan di tempat masing-masing namun harus tetap didampingi oleh tenaga kesehatan hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.
“Ini bekerja dengan tim di lima wilayah kecamatan se-Kota Malang. Kesimpulannya kalau RPH sudah terpenuhi, di lapangan pun tetap didampingi oleh tenaga yang sudah disiapkan. Kami siapkan lima dokter hewan dan gabungan bersama TNI/Polri kemudian kerjasama FKH-UB yang akan membantu dokter hewan yang kita punya. Partisipasi dari seluruh potensi yang ada di Kota Malang untuk memdampingi Idul Kurban,” jelas Bung Edi, sapaannya.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang drh. Anton Pramujiono menyebut untuk tenaga kesehatan pada Idul Adha juga sangat siap.
“Alhamdulillah kami sudah membagi, ada dokter hewan di masing-masing kecamatan kemudian paramedik, penyuluh 30 orang dan ditambah mahasiswa kesehatan hewan (Keswan) 400 orang. Semoga bisa mencapai itu. Prosedurnya mereka kita tempatkan di masjid, musala, instansi yang akan melakukan pemotongan,” beber Anton.
Dengan upaya itu, diharapkan tidak ada lonjakan kasus PMK di tengah masa Idul Adha. Sesuai data terakhir, total kasus PMK selama ini telah mencapai 412 kasus. Dimana kematian tercatat ada 3 ekor dan dipotong paksa oleh peternak sebanyak 160 ekor. Untuk kesembuhan totalnya sebanyak 145 ekor sembuh dan kini menyisakan 104 ekor masih dalam pengobatan.
“Masih di tiga kecamatan yakni Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Tingkat kesembuhan ada kenaikan 60-70 persen,” sebut Anton.
Direktur Perumda Tunas Dodot Tri Widodo mengungkap, di RPH yang ada di bawah kewenangannya ini masyarakat sudah mulai memesan untuk pemotongan hewan di RPH. Rata-rata per harinya ketika Idul Adha mendatang sudah terisi 25 persennya.
“Sudah ada yang mendaftar untuk tanggal 9 Juli dari Muhamdiyah, dan tanggal 10 Juli dari non Muhamadiyah. Efektif itu kita empat hari, jadi untuk Sabtu Minggu Senin Selasa. Jadi durasi 4 hari sampai sekarang berjalan terus yang mendaftar,” ungkap Dodot.
Untuk pemotongan di RPH, pihaknya juga telah merekrut tambahan petugas supaya pemotongan saat Idul Adha bisa berjalan lebih cepat dan lancar. Sehingga tidak terjadi penumpukan. Ini dilakukan sebab biasanya banyak yang memilih pemotongan di hari pertama Idul Kurban.
“Kemarin Pak wali bilang boleh menitipkan disini pasti harus sehat dan harus SKKH awal hewan itu, syaratnya itu aja. Tidak ada subsidi jadi biayanya seperti diluar mulai dari Rp 800 ribu untuk sapi kalau kambing Rp 200 ribu. Tidak ada pengurangan (harga) karena ini tidak ada untuk sosial,” tandasnya. (ian/aim)
