MALANG POSCO MEDIA– MALANG- DPRD Kota Malang akan segera melakukan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APDB Kota Malang Tahun 2024. Ini segera dilakukan karena beberapa pos anggaran diketahui sudah semakin menipis.
Salah satunya pada pos anggaran infrastruktur yang masuk di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Ini ditegaskan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, Rabu (26/6) kemarin.
“Juli ini akan kami bahas, kami masih menunggu RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Provinsi, karena belum disahkan. Segera setelah itu turun baru daerah bisa bahas PAK. Sepertinya pertengahan Juli,” tegas Made.
Ia menjelaskan ada beberapa pos anggaran yang perlu penyesuaian. Seperti di antaranya pos anggaran insidentil di DPUPRPKP Kota Malang. Menurut catatan DPRD Kota Malang anggaran pada pos anggaran itu semakin menipis karena digunakan banyak memperbaiki jalan usai rusak akibat musim penghujan 6 bulan terakhir.
Dikatakan Made, DPUPRPKP membutuhkan tambahan dana Rp 10 miliar. Hal ini baru bisa dilakukan ketika PAK APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024 didok.
“Ya makanya memang harus segera dibahas. Itu catatan kami yang lain mungkin masih bisa menyesuaikan tapi yang insidentil ini yang memang harus diperhatikan. Karena tidak bisa kalau pakai pos anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) jika dibutuhkan,” pungkas Made.
Selain DPUPRPKP, pos anggaran di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Malang juga butuh tambahan untuk menambah armada/unit truk pengangkut sampah. Ini juga menjadi perhatian dalam pembahasan PAK nanti. (ica/aim)
