Kabupaten Malang Terpaksa Merger Empat SDN
Di Kota Malang Baru Tiga SMP Swasta Terpenuhi Pagu
Sekolah di Pinggiran Kota Batu Minim Siswa Baru
MALANG POSCO MEDIA- Sekolah krisis murid masih terjadi di Malang Raya. Umumnya SD dan SMP, negeri maupun swasta. Akibatnya ada sekolah yang terpaksa digabung atau merger dengan sekolah lain. (baca grafis)
Di Kabupaten Malang misalnya, sejumlah SD negeri tidak lagi menerima peserta didik pada tahun ajaran baru. Hal ini setelah beberapa sekolah tersebut diketahui kekurangan murid. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melakukan upaya merger atau penggabungan dan menutup sekolah yang minim siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Suwadji mengatakan, sebanyak empat SD memiliki siswa berjumlah tak sampai 20 orang. Pihak Dinas Pendidikan memastikan sekolah tersebut dimerger ke sekolah terdekat.
“Merger sudah dilakukan. Sekolah yang sebelumnya kekurangan siswa sudah tidak menerima peserta didik baru tahun ini,” ungkap Suwadji.
Empat SD yang digabung yakni SD Negeri 2 Jeru dengan jumlah 17 siswa, SD Negeri 5 Wonokerto Bantur yang siswanya tinggal 16 orang, SD Negeri Gading kulon Dau dengan siswa sebanyak 15 orang, dan SD Negeri 5 Tumpakrejo Gedangan yang memiliki 24 siswa.
Menurut Suwadji masalah kekurangan karena beberapa faktor. Salah satunya pemberlakuan zonasi. Ditambah hadirnya sekolah swasta yang cukup menarik minat siswa dan orang tua. Terutama sekolah berbasis keagamaan Islam dan pondok pesantren.
Pihaknya berupaya melakukan pembenahan pada sekolah negeri dengan cara menambah pelajaran agama dan ekstrakurikuler keagamaan yang juga mampu menanamkan karakter. Hal ini ditujukan agar minat masyarakat seimbang. Tahun ini, kata Suwadji, selain sekolah yang dimerger tidak ada yang mengalami krisis murid baru atau tidak mendapatkan murid sama sekali. “Tahun ajaran baru 2023 ini, sekolah yang tidak mendapatkan murid sama sekali tidak ada,” katanya.
“Saat ini sudah memasuki masa pengenalan siswa baru (MPLS). Harapannya bisa jadi masa pengenalan lingkungan sekolah, sarana prasarana dan kondisi. Serta dengan zonasi tetap bisa berangkat pagi dan menyesuaikan diri,” sambungnya.
Untuk diketahui, kedepannya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berencana melakukan merger terhadap belasan sekolah. Diperkirakan ada 16 sekolah dimerger kedepannya. Selain dari empat sekolah yang sudah resmi merger. Tiga sekolah sementara ini masih ditunda. Sedangkan yang tengah dalam proses pembinaan dan evaluasi perkembangan peserta didik ada belasan sekolah.
Di Kota Malang juga masih terdapat sekolah yang kekurangan murid. Koordinator SD swasta Kota Malang Agus Suharjanta mengatakan, tingkat SD khususnya SD swasta memang masih banyak yang belum terpenuhi pagunya. Mengenai data pastinya, ia belum mendapatkan laporannya dari 95 SD swasta se Kota Malang.
“Masih belum ada datanya. Tapi yang jelas masih banyak, karena yang saya tahu, SD negeri saja masih ada yang belum terpenuhi pagunya. Kondisinya sekarang mulai bagus, tapi sejak mulai pandemi kondisinya menurun,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Musywarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang, Rudiyanto menuturkan dari 83 SMP swasta yang ada di kota Malang, hanya tiga sekolah yang telah mencapai target dalam penerimaan siswa baru. Dengan kata lain, Pagu yang diberikan telah terisi. Sedangkan 80 di antaranya masih memiliki kekurangan siswa yang beragam.
“Bahkan ada dua sekolah yang cukup memprihatikan hingga tahun ajaran baru sudah dimulai. Yakni SMP Tarbiyatul Huda dan SMP Waskita Dharma. Setiap tahunnya permasalahannya selalu sama dan SMP swasta selalu kena dampaknya,” terangnya
Menurut dia tantangan dari sekolah swasta dalam meraih kepercayaan semakin berat. Ditambah adanya beberapa sekolah negeri baru . Jika Sistem PPDB tidak ada perubahan yang dapat berpihak pada sekolah swasta, baik peraturan wali kota (perwal) dan petunjuk teknis (juknis) tetap seperti ini, maka permasalahan PPDB tidak dapat terurai yang agar memperolah solusi terbaik
“Tentu harus ada tindakan yang tegas dari dinas terkait dengan permasalahan PPDB ini, khususnya di sekolah-sekolah swasta. Karena permasalahannya setiap tahun pasti kekurangan siswa. Ini tentu akan memberikan dampak yang luas,mulai dari kesejahteraan guru hingga SDM yang kurang,” jelasnya.
Ia berharap kepada pembuat kebijakan mengambil kebijakan dengan benar-benar bijak dan memperhatikan sekolah swasta dalam pengambilan keputusan terkait dengan PPDB khususnya. Karena jumlah siswa juga akan memberikan dampak bagi sekolah.
“Permasalahan terkait siswa baru belum usai, belum lagi guru-guru yang diandalkan diangkat sebagai PPPK. Tentu ini sangat menentukan nasib warga sekolah. Tidak sedikit sekolah-sekolah swasta di Kota Malang menjadi penyumbang prestasi yang mengharumkan Kota Malang. Jangan sampai PPDB sebagai ajang di balik kepentingan dengan dalih dan tendensi apapun,”tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana memastikan untuk jenjang SMP, khususnya di SMP negeri, keseluruhan pagu sudah terpenuhi. Yakni di 30 SMP negeri yang ada di Kota Malang.
Menurut Suwarjana, ini bisa dicapai lantaran ada beberapa jenis proses pendaftaran penerimaan siswa baru. Misalnya jalur penerimaan prestasi, jalur afirmasi hingga yang terakhir adalah jalur zonasi.
“Kalau yang negeri, di tingkat SMP itu semua sudah terpenuhi, semua. Bahkan yang pinggiran juga. Kalau SMP swasta, laporannya belum ada. Kan terus bergerak dan sekarang pun masih dibuka proses pendaftaran,” ujar Suwarjana.
Meski demikian di jenjang SD negeri memang dimungkinkan masih ada yang belum terpenuhi. Apalagi dengan jumlah SD negeri di Kota Malang yang berjumlah 191 sekolah. Sementara di SD swasta, kondisinya disebut Suwarjana bisa saja lebih banyak yang belum terpenuhi pagunya.
“Kalau SD negeri, kalaupun ada mungkin hanya tinggal sedikit. Kalau SD swasta, mungkin masih banyak,” tukasnya.
Menurut Suwarjana, baik sekolah negeri atau swasta sama saja. Maka apabila ada sekolah yang masih banyak kekurangan siswa, harus ada yang perlu diperhatikan. Apakah karena masyarakat kurang percaya dengan kredibilitas sekolah atau bahkan kurang mengena promosinya.
Kendati begitu, Suwarjana mengaku pihaknya tentu sudah mencarikan solusi terkait masalah itu. Salah satunya ia melakukan berbagai upaya agar semua sekolah baik negeri atau swasta bisa terpenuhi pagunya dengan mengenalkan juga sekolah swasta di Kota Malang.
Tidak hanya itu, dia juga sudah mengajak seluruh sekolah swasta membuat program pendidikan yang menarik. Tujuannya agar makin banyak yang bisa ditampung oleh sekolah swasta.
“Kita sudah berupaya mengarahkan dan menyalurkan ke mereka. Tapi keputusan kan kembali lagi ke masyarakat. Sehingga kenyataan masih ada beberapa sekolah yang mungkin memang belum bisa terpenuhi pagunya,” tegasnya.
Di Kota Batu juga masih banyak sekolah yang kekurangan murid atau siswa baru. Totalnya ada tiga sekolah negeri yang kekurangan siswa.
“SMPN 5 mengalami kekurangan murid. Pasalnya SMPN 5 berlokasi di Desa Sumber Brantas. Begitu juga dengan SMPN Satap Gunungsari 4 dan SMPN Satap Pesanggrahan 2,” ujar Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemkot Batu Drs. Hariadi kepada Malang Posco Media, Rabu (19/7) kemarin.
Ia mencontohkan untuk SMPN 5 dari total rombel dua kelas, hanya ada satu kelas yang terisi. Dari data yang didapat Malang Posco Media siswa baru SMPN 5 Kota Batu hanya terisi 29 siswa dari 64 kursi.
“Minimnya pendaftar (SMPN 5.red) karena jumlah lulusan SD yang berkurang akibat keberhasilan program KB. Dan sebagian masih milih mondok,” bebernya.
Sedangkan untuk SMPN Satap Gunungsari dan SMPN Satap Pesanggrahan juga sama. Masih minim siswa. Diketahui SMPN Pesanggrahan terisi 20 siswa baru dari total daya tampung 32 kursi. Sedangkan SMPN Satap Gunungsari (Brau.red) terisi 16 dengan total daya tampung 32 kursi.
“Kalau SMP Satap memang masih tetap buka pendaftaran karena jumlah pendaftar sangat minim,” imbuhnya singkat.
Diketahui bahwa tiga lokasi SMPN minim siswa tersebut karena memang lokasi yang jauh dari kota atau pinggiran kota. SMPN 5 Sumberbrantas terletak di ujung perbatasan Kota Batu dengan Kabupaten Mojokerto.
Sedangkan SMPN Satap Gunungsari berada di daerah terpencil di Dusun Dau Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji. Begitu juga untuk SMPN Satap Pesanggrahan berlokasi di kaki Gunung Panderman. Sehingga tiga sekolah tersebut hanya diakses oleh lulusan atau warga satu dusun saja. (tyo/adm/ian/eri/van)
