Program Prabowo Sekolah Gratis Berasrama, Pemkot Usul di Lokasinya di Poltekom
MALANG POSCO MEDIA – Rencana pemerintah pusat menghadirkan Sekolah Rakyat bagi masyarakat miskin mulai diseriusi di daerah. Termasuk di Kota Malang. Pemkot Malang telah diminta mengusulkan lokasi yang memungkinkan untuk Sekolah Rakyat.
“Rakor terakhir dengan Kementerian Sosial dan Bu Gubernur Jawa Timur, Malang memang ditunjuk untuk menyiapkan perangkatnya. Tapi masih perlu kami koordinasikan lagi dengan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial. Dalam perencanaan ada beberapa tempat yang nanti akan kami rekomendasikan dan akan kami sampaikan ke Kementerian,” jelas Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin kepada Malang Posco Media, Rabu (26/3) kemarin.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat ini digagas oleh pemerintah pusat sebagai bentuk layanan pendidikan gratis kepada masyarakat. Terutama untuk masyarakat miskin. Dalam hal ini, Sekolah Rakyat tidak berada di bawah Kementerian Pendidikan, namun dikelola oleh Kementerian Sosial.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito menjelaskan di tingkat provinsi sudah ada dua lokasi yang diusulkan oleh Pemprov Jatim menjadi tempat Sekolah Rakyat. Yakni di Gedung Diklat BPSDM Jawa Timur Jalan Kawi dan UPT PPSPA Bimasakti Batu.
“Sedangkan Pemkot Malang mengusulkan Poltekom serta Rusunawa Dikbud Tlogowaru. Jadi diusulkan hanya satu, karena dua bangunan itu di satu komplek,” ujar Donny.
Untuk calon siswa-siswinya, Donny menyebut pemetaannya dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Yakni dipetakan anak-anak usia SD dan SMP yang berasal dari keluarga miskin. Konsep Sekolah Rakyat ini bentuknya adalah asrama atau boarding school. Sehingga nantinya siswa-siswi tidak perlu pulang pergi dari rumah, karena setiap harinya menginap di asrama sekolah.
“Untuk guru-guru pengajarnya, semua dipersiapkan dari pusat, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan. Kami di daerah hanya diminta mengusulkan lahannya saja,” tambah Donny.
Donny mengakui pihaknya sampai saat ini belum bisa memastikan berapa persisnya daya tampung komplek Poltekom sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Namun harapan dari pemerintah pusat, satu lokasi paling tidak bisa menampung 1.000 siswa. Sebab pemerintah pusat salah satunya juga mensyaratkan luas bangunan minimal 5 hektare.
“Di komplek Tlogowaru itu sekitar segitu luasnya. Pemerintah pusat menyampaikan diprioritaskan yang sudah ada bangunannya, sehingga tidak perlu memakan biaya banyak. Hanya pemeliharaan dan sebagainya,” jelas dia.
Setelah diusulkannya lokasi Sekolah Rakyat, Donny menyampaikan tahap selanjutnya Kementerian PU akan melakukan survei bersama tim dari pemerintah pusat untuk meninjau dan memastikan lokasi lokasi yang diusulkan oleh pemda.
“Kami menunggu nanti hasil survei pemerintah pusat, nanti kota mana saja yang dinilai memadai. Misalnya menyetujui yang diusulkan Pemkot Malang, berarti fokus Malang Raya di lokasi Kota Malang,” katanya.
Sementara itu, Direktur Poltekom Malang Prasetyo Aji Prakoso belum bisa berkomentar banyak terkait diusulkannya Poltekom sebagai lokasi untuk Sekolah Rakyat. Sebab pihaknya belum mendapatkan informasi apapun dari Pemkot Malang.
“Belum ada pembicaraan dengan yayasan soal itu. Kami kurang paham dengan gambaran Sekolah Rakyat yang dimaksud itu yang bagaimana,” ujar dia kepada Malang Posco Media.
Sementara itu di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan ada dua opsi untuk menempatkan guru di Sekolah Rakyat. Yakni guru tersebut bisa ditempatkan lewat penugasan dari ASN atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.
“Dua opsi itu yang masih dimatangkan,” kata Gus Ipul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia menuturkan, perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final, dan satuan tugasnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Selain itu, dia memastikan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekah lainnya tidak akan ada kesenjangan, sebab pengelolaannya juga bekerja sama dengan kementerian lain.
Saat ini, kata dia, terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah.
Gus Ipul menyebutkan saat ini ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari pemda untuk Sekolah Rakyat.
Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tidak hanya menggunakan APBN tetapi juga akan melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana.
Menurut dia, saat ini masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat, dan penghitungannya akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang.
Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa tiap wilayah akan memiliki perhitungan yang berbeda. Sebab ada jenjang pendidikan yang berbeda.
“Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda,” katanya. (ian/ntr/van)
