MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Serapan atau belanja APBD Kota Batu tahun 2022 masih rendah. Dari laporan per 16 Juni tercatat untuk realisasi belanja APBD masih 24 persen atau Rp 269,1 miliar dari anggaran Rp 1,1 triliun.
Menanggapi rendahnya serapan atau belanja daerah tersebut, Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M mengatakan bahwa pihaknya optimis realisasi APBD bisa mencapai 90 persen lebih hingga tutup buku akhir tahun ini. Seperti tahun sebelumnya.
“Untuk belanja operasi dan modal masih di angkat 24 persen. Pasalnya masih banyak pekerjaan besar (fisik.red) yang masih proses. Sehingga secara tidak langsung serapan belanja masih rendah,” ujar Punjul kepada Malang Posco Media, Selasa (5/7) kemarin.
Ia menerangkan beberapa pekerjaan pembangunan belum selesai seperti pembangunan jalan tembus Sisir-Pandanrejo Rp 5 miliar. Kemudian ada juga pembangunan depo arsip sejumlah Rp 4,9 miliar.
“Selanjutnya pembangunan uji KIR sebesar Rp 5,1 miliar, pembangunan ruang cold storage Rp 2 miliar, pembangunan bangunan cold storage Rp 12 miliar hingga pembangunan gedung SMPN 7 senilai Rp 7,1 miliar,” bebernya.
Karena itu, terang Punjul, pihaknya optimis realisasi belanja daerah bisa dimaksimalkan hingga akhir tahun. Sehingga mampu menekan sisa lebih anggaran pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2021 mencapai Rp 261 miliar.
“Untuk memastikan serapan maksimal dan SILPA lebih rendah dari tahun sebelumnya. Saya bersama Bu Wali selalu mengingatkan agar dinas-dinas terus mengingatkan pihak ketiga untuk segera menyelesaikan administrasi kegiatan sebelum bulan Desember. Sehingga segera dilakukan pembayaran,” tegasnya.
Sementara itu menanggapi rendahnya serapan belanja, Anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto mengatakan bahwa pihaknya terus mengingatkan agar legislatif dalam hal ini SKPD memiliki perencanaan matang. Selain itu SKPD harus memberikan warning kepada pihak ketiga terkait urusan administrasi pekerjaan agar pencairan anggaran dilakukan dengan cepat.
“Dengan kondisi pemulihan ekonomi ini seharusnya perencanaan belanja barang dan jasa sudah disiapkan matang. Sehingga semester pertama serapan sudah bisa mencapai 50 persen,” tegasnya.
Ketua Fraksi PKS Kota Batu ini juga menyampaikan pekerjaan dan pencairan bisa segera dilakukan lebih cepat. Tidak harus menunggu di akhir bulan November dan Desember yang juga berdampak pada beberapa pencairan di akhir Desember. Bahkan jika administrasi belum selesai bisa berdampak pada SILPA tinggi.
Dengan rendahnya belanja. Ia meminta perencanaan, pengurusan administrasi untuk pencairan anggaran bagi pekerjaan yang sudah selesai segera diserahkan ke SKPD terkait. Pasalnya program yang sudah direncanakan merupakan usulan dari masyarakat melalui Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kota.
“Ketika semuanya (pekerjaan dan adminsitrasi.red) dijalankan dengan cepat sesuai aturan secara tidak langsung berdampak pada potensi SILPA yang rendah. Selain itu program-program prioritas yang berhubungan dengan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah membaik,” pungkasnya. (eri)
