MALANG POSCO MEDIA– Ternyata serangan siber di Indonesia pada tahun ini sudah dipredksi sejak tahun 2023 lalu. Namun minim antisipasi. Buktinya data-data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tak di-back up.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan bahwa lembaganya pada tahun 2023 sudah memprediksi akan ada serangan siber yang dilancarkan pada 2024, seperti yang saat ini menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Menurutnya serangan siber yang telah terprediksi di antaranya adalah Ransomware hingga Web Defacement yang juga ada kaitannya dengan fenomena judi online atau daring, serta jenis serangan-serangan siber lainnya. Prediksi itu, kata dia, sudah dirilis secara resmi oleh BSSN pada tahun 2023.
“Dan untuk mengantisipasi itu kita sampaikan ke semua lembaga untuk mengantisipasinya,” kata Hinsa saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6) kemarin.
Selain kepada lembaga-lembaga, dia juga mengungkapkan telah menyampaikan prediksi itu kepada jaringan-jaringan keamanan siber yang dibina oleh BSSN. Menurutnya jenis-jenis ancaman siber pun telah dimuat di laman resmi BSSN.
Menurutnya BSSN pun sudah memiliki Pusat Operasi Keamanan Siber di kantornya yang berada di wilayah Ragunan, Jakarta Selatan. Fasilitas itu, kata dia, sudah digunakan di antaranya untuk mencegah serangan siber.
Namun demikian, menurutnya fasilitas tersebut hanya mampu mengawasi sebesar lima persen dari total keseluruhan data nasional. Sehingga sensor pengawasan siber pada fasilitas tersebut pun kerap diprioritaskan untuk lingkaran pusat pemerintahan.
“Karena bagaimanapun sensor ini bisa kita prioritaskan, misalnya, sensor kita amankan di lingkaran katakanlah istana, jadi kondisinya seperti itu,” ucapnya.
Terkait adanya serangan siber terhadap PDNS 2 yang saat ini terjadi, menurutnya BSSN telah melakukan langkah-langkah dengan cara forensik sesuai mekanismenya. Namun, dia mengaku ada kesulitan dalam melakukan pemeriksaan forensik karena semua data yang terkena serangan telah terenkripsi.
“Tapi kemarin syukur kemarin masih ada data yang bisa kita analisis, dan sekarang masih berproses, nanti hasilnya pasti akan kita sampaikan,” tutur dia.
Hinsa menambahkan bahwa tidak ada “back up” (cadangan) terhadap data-data pada PDNS 2 yang telah mengalami gangguan dengan serangan siber.
Menurutnya, hal tersebut merupakan permasalahan utama terhadap tata kelola ketahanan siber. Semestinya, data-data tersebut bisa terselamatkan jika ada cadangan data pada PDNS yang lain.
“Kami memang melihat secara umum, mohon maaf pak menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up,” beber Hinsa.
Dia mengatakan bahwa cadangan data itu diperlukan dan sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Sejauh ini, hanya sekitar 2 persen data dari PDNS 2 yang sudah tercadangkan di Pusat Data Nasional yang berlokasi di Batam,” katanya. (ntr/van)
