MALANG POSCO MEDIA, KOTA MALANG- Sederet program usulan masyarakat di wilayah Kecamatan Klojen dibahas secara khusus dalam musyawarah pembangunan daerah (musrenbang) tingkat Kecamatan Klojen tahun 2023, Senin (30/1). Persoalan pembangunan fisik seperti fasilitas umum dan infrastruktur menjadi sorotan.
Kendati menjadi wilayah perkotaan, menurut Camat Klojen Drs. Heri Sunarko, M.Si, kecamatan Klojen masih terus berkembang. Sejumlah titik masih menjadi prioritas pemerataan pembangunan demi mendukung perekonomian masyarakat. Sebab, infrastruktur dinilai menjadi salah satu faktor penting, selain itu juga fasilitas umum kolektif.
Ratusan usulan dijaring menjadi hal yang dibahas dan disepakati bersama untuk dinaikkan ke tingkat pemerintah kota. Yakni 552 usulan sedangkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 699 usulan. “Total 1251 usulan, mayoritas fisik. Sekitar 420 fisik yang non fisik 132,” kata Heri.
Sejumlah usulan, kata Heri, menjadi sorotan masyarakat. Beberapa di antaranya seperti fasilitas jembatan. Hal ini karena sejumlah titik jembatan masih belum dibangun beton. Selain itu fasilitas seperti balai RW juga menjadi usulan yang banyak disuarakan.
“Seperti balai RW, Jembatan dan jalan. Mereka membutuhkan itu. Salah satu titik juga ada jembatan yang masih dibangun dari bambu. Ada juga yang rusak dan belum dibenahi karena dibawah wewenang BBWS,” katanya.
Ia berharap, usulan-usulan yang diajukan dapat diwadahi maksimal oleh Pemkot Malang. Dikatakannya, dalam tahun sebelumnya tak sampai 40 persen tepatnya 38 persen usulan yang terkabulkan. “Harapannya tahun ini meningkat, seridaknya 40 persen bisa tercapai sehingga bisa dimaksimalkan. Mengingat meski kita wilayah perkotaan tetapi padat, dan belum tentu tidak semua fasilitas fisik terpenuhi,” imbuh Heri.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu menuturkan, pihaknya mendorong agar kelurahan mampu membuat prioritas yang benar-benar dibutuhkan. Terlebih total anggaran kota Malang terbatas sehingga harus dimaksimalkan.
“Dari anggaran kita kan Rp 2 triliun, ya, sedangkan yang diusulkan Rp 1 triliun lebih jadi tidak memungkinkan. Mohon kelurahan membuat prioritas supaya nanti perangkat daerah bisa mengefektifkan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Dwi.
Dwi menambahkan, dalam prose selanjutnya akan diadakan koordinasi forum lintas perangkat daerah. Di mana melibatkan seluruh dinas dan stakeholder terkait. Hasil Musrenbang di Kecamatan bakal dibawa untuk dirundingkan. (tyo/jon)
