MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Tahun 2024 hanya menyisakan beberapa hari ke depan. Hanya saja, penyerapan anggaran dalam APBD di pemerintah yang ada di Malang Raya masih belum maksimal. Padahal, APBD diputuskan melalui perencanaan yang Panjang dengan banyak melibatkan stakeholder.
Di Kota Malang, serapan APBD Kota Malang 2024 masih berada di angka 72 persen. Data akhir November lalu, Serapan Belanja Daerah Kota Malang berada di presentase tersebut dengan nominal serapan sebesar Rp 1,89 triliun. Anggaran Belanja Daerah Kota Malang tahun ini dipatok Rp 2,62 triliun.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menjelaskan, berdasarkan rapat dengar pendapat dengan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) belum lama ini, Bayu mengungkapkan rinciannya.
“Untuk Belaja Daerah serapannya di angka 72,17 persen. Rinciannya belanja operasi dan belanja modal dan BTT (Belanja Tidak Terduga). Dan yang terbesar serapannya masih di Belanja Operasi yakni di objek Belanja Pegawainya,” tegas Bayu kepada Malang Posco Media, kemarin.
Dari data tersebut, Belanja Pegawai Pemkot Malang tahun ini memang menyerap anggaran terbesar, Rp 818 miliar dari yang dianggarkan sebesar Rp 970 miliar. Per akhir November Belanja Pegawai ini terserap sebesar 84 persen.
Sedangkan objek belanja operasi lain yang dianggarkan lebih besar yakni Belanja Barang dan Jasa terserap sebesar Rp 852 miliar dari yang dianggarkan sebesar Rp 1,24 triliun, atau masih terserap sebesar 68,42 persen.
“Artinya yang dianggarkan lebih besar masih terserap belum maksimal. Yaitu belanja barang dan jasa. Kalau Belanja Pegawai memang untuk gaji-gaji ASN dan pegawai-pegawai pemerintah lainnya. Ini akan kami evaluasi seperti apa data terbarunya,” tegas politisi PKS itu.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani menyampaikan jika menurut pada serapan anggaran saat ini, maka diyakini Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Kota Malang di akhir tahun anggaran bisa lebih kecil dibandingkan di aahun anggaran 2023.
Di 2023 sebelumnya Silpa APBD Kota Malang berada di angka Rp 199 miliar. Mia, sapaan Ketua DPRD Kota Malang meyakini Silpa bisa ditekan di bawah Rp 100 miliar.
“Karena masih ada yang datanya belum masuk. Dan kami di komisi yang membidangi akan melakukan terus update serapan belanja ini khususnya di pengadaan barang dan jasa. Ada yang proyek infrastruktur yang masih belum selesai dan sebagainya,” tegas Mia.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan jika target Silpa di bawah Rp 100 miliar sudah menjadi target yang dibahas sejak awal. Selama lima tahun terakhir Silpa Kota Malang masih berada di angka Rp 200 miliar.
Baru di 2023 lalu, berada di angka Rp 199 miliar. Politisi PDI Perjuangan ini memperhatikan tidak banyak proyek infrastruktur besar yang menyerap anggaran besar di 2023.
“Ada untuk persiapan Porpov ya itu renovasi stadion. Selebihnya yang besar memang masih belanja pegawai. Karena ada pembukaan CPNS dan PPPK di tahun sebelumnya dan sebagainya,” papar Mia.
Sementara itu Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan mengungapkan Silpa Kota Malang di tahun ini diyakini bisa ditekan. Pada sisa Desember ini, Iwan mengaku sudah menginstruksikan kegiatan belanja dimaksimalkan.
“Perangkat-perangkat daerah agar maksimal melakukan penyerapan anggaran. Yang sudah direncanakan segera dilaksanakan. Kami yakin Silpa bisa ditekan jumlahnya,” pungkas Iwan.
Di Pemkot Batu, Realisasi APBD Kota Batu 2024 hingga Desember mencapai 84,11 persen (grafis.red). Disisa waktu tersebut Pemkot Batu optimis untuk PAD dan belanja daerah bisa mencapai target.
Sekda Kota Batu, Zadim Effisiensi untuk realisasi pajak tertinggi berada di sektor restoran terealisasi Rp 38 miliar atau lebih dari 100 persen dari target Rp 35,9 miliar. Kemudian Pajak Hotel dari target Rp 45,5 miliar tercapai Rp 45,7 miliar atau lebih dari dari 100 persen.
“Sedangkan hiburan terealisasi Rp 39 miliar atau 90 persen dari target Rp 43,4 miliar. PBB-P2 terealisasi Rp 25 miliar atau 70 persen dari target Rp 35,7 miliar. Sementara dari BPHTB dari target Rp 53 miliar telah tercapai Rp 53,5 miliar,” terangnya.
Dari capaian tersebut, pimpinan ASN Pemkot Batu ini mengapresiasi OPD yang telah bekerja maksimal untuk merealisasikan dan mengoptimalkan PAD. Pihaknya optimis capaian PAD bisa lebih dari target mengingat masih ada libur Nataru yang berdampak pada kunjungan wisatawan ke Kota Batu.
“Sebaliknya bagi OPD yang belum maksimal segera menyampaikan permasalahan yang terjadi agar dicari solusi bersama sehingga target PAD bisa maksimal,” imbuhnya.
Sedangkan untuk belanja OPD tertinggi per 22 November dipegang oleh Bakesbangpol dengan capaian 91 persen atau Rp 41,6 miliar dari anggaran Rp 45,6 miliar. Tingginya belanja tersebut karena memang tahun ini merupakan tahun politik. Sehingga serapan Bakesbangpol selaku OPD yang membidangi harus maksimal.
Kemudian serapan tertinggi kedua oleh Setda dengan belanja mencapai 83,75 persen atau Rp 24,6 miliar dari anggaran belanja Rp 29,3 miliar. Selanjutnya Bagian Hukum mencapai 82,3 persen atau Rp 1,2 milir dari anggaran belanja Rp 1,5 miliar.
“Selanjutnya adalah BKPSDM dari anggaran Rp 13 miliar terealisasi 78,99 persen atau Rp 10,3 miliar. Tingginya belanja di BKPSDM karena banyaknya kegiatan peningkatkan SDM bagi ASN hingga adanya perekrutan CPNS dan PPPK,” bebernya.
Dari capaian belanja tersebut pihaknya optimis Pemkot Batu bisa mencapai target yang ditetapkan bersama DPRD Kota Batu. Sehingga bisa menekan SILPA untuk anggaran 2024.
“Karena capaian belanja dan pendapatan cukup bagus kami yakin bisa menekan SILPA pada APBD 2024. Kami mencatat hingga 10 Desember untuk SILPA berada di angka Rp 25 miliar. Bahkan SILPA bisa semakin ditekan karena masih banyak program fisik yang masih berjalan yang artinya pembayaran belum selesai,” terangnya.
Di Pemkab Malang, Bupati Malang, HM Sanusi menyebut APBD Kabupaten Malang ditargetkan terserap mencapai 95 persen di Desember ini. Sejauh ini masing-masing OPD rata-rata sudah menyerap APBD dengan baik.Upaya yang dilakukan untuk mengawal APBD terserap sesuai target adalah melakukan rapat koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Malang.
“APBD diperkiraan nanti terserap 95 persen. Sudah kami adakan rapat koordinasi dengan semua dinas untuk segera penyerapannya diselesaikan,” kata bupati saat ditemui Malang Posco usai kegiatan di Kecamatan Pakisaji, kemarin.
Sementara itu, SILPA ini jumlahnya diprediksi Rp 169,9 miliar. Angka ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati.
“SILPA Rp 169,9 miliar. Ini baru asumsi atau prediksi. Nanti baru akan kelihatan rill-nya pada saat 31 Desember. Nanti akan diaudit,” ujar Yetty.
Selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah ini peruntukannya nanti akan dibahas di tahun 2025. Yetty juga mengatakan prediksi jumlah SILPA tersebut nantinya akan dipasang dengan APBD 2025.
“Nanti SILPA itu peruntukannya untuk apa saja akan ikut pembahasan pada saat PAK 2025, ” pungkasnya. (ica/eri/den/aim)
