MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Realisasi belanja OPD dalam APBD Kota Batu tahun 2024 mencapai Rp 255,6 miliar atau 20,75 persen dari target Rp 1,2 triliun. Serapan per 8 Mei tersebut mencatatkan BKAD menjadi OPD dengan serapan tertinggi disusul Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Kami mencatat untuk serapan tertinggi adalah BKAD sebesar Rp 38,2 miliar dari target Rp 138 miliar. Kemudian disusul Dinas Pendidikan dengan Rp 36,7 miliar dari target Rp 241,1 miliar dan Dinkes dengan realiasi Rp 23,4 miliar dari target Rp 108,7 miliar,” ujar Sekda Kota Batu, Zadim Effisiensi kepada Malang Posco Media, Senin (13/5) kemarin.
Ia menjelaskan BKAD menjadi OPD dengan realiasi tertinggi untuk belanja pegawai atau gaji. Kemudian Dinas Pendidikan karena memang mandatori, sehingga beberapa program untuk peningkatan pendidikan harus sudah berjalan seperti program angkutan gratis.
“Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan juga masuk tertinggi karena penanganan stunting, DBD hingga pembelian obat-obatan di faskes Puskesmas harus dipastikan ketersediannya,” bebernya.
Untuk OPD serapan rendah seperti DPUPR dan DPKP (Perumahan). Hal tersebut dikarenakan banyak program untuk belanja fisik seperti gedung, bangunan, jalan hingga irigasi masih dalam proses lelang.
“Sehingga OPD tersebut diperkirakan mulai merealisasi programnya di triwulan II dan III. Serta di triwulan IV saat memasuki PAK untuk mengakomodir program atau pokir yang memang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Heli Suyanto menekankan agar OPD di Pemkot Batu segera menyelesaikan perencanaan ataupun kajian yang matang sebelum program prioritas daerah dijalankan. Terlebih saat ini telah masuk triwulan II.
“Perencanaan ini seharusnya sudah dikerjakan di triwulan I. Sehingga masuk triwulan II eksekutif sudah mulai tahap lelang dan pengerjaan. Dengan begitu bisa dipastikan semua program berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan dan berdampak pada serapan belanja yang tinggi,” paparnya.
Untuk itu, Ketua DPC Gerindra ini bakal segera meminta masing-masing Komisi di DPRD untuk hearing dengan OPD terkait. Dalam hearing tersebut masing-masing Komisi bisa meminta penjelasan apa kendala eksekutif kenapa program belum berjalan.
“Tugas kita salah satunya adalah pengawasan. Untuk itu agar serapan maksimal kami segera minta masing-masing komisi untuk memanggil OPD, khususnya yang serapannya rendah. Dengan memanggil OPD setidaknya DPRD tahu apa kendala dari program yang belum berjalan dan dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.(eri/lim)
