MALANG POSCO MEDIA, SURABAYA- Sekitar seribu orang dari mahasiswa, alumni, dan warga sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (21/2). Mengusung tema “Indonesia Gelap” Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat.
“Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel,” ujar koordinator aksi, Thanthowy, di sela aksi.
Pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya ini menjelaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya. Dalam aksi ini, massa menuntut beberapa hal, diantaranya pembatalan undang-undang yang dinilai merugikan rakyat, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Tanah Adat, dan Undang-Undang Perampasan Aset.
Selain itu, mereka menolak keras pemotongan anggaran yang signifikan di sektor pendidikan dan infrastruktur. “Pemotongan anggaran pendidikan sebesar Rp110 triliun dan infrastruktur sebesar Rp80 triliun sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada kehidupan rakyat,” ujarnya.
Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini diikuti oleh sekitar seribuan orang dan terus bertambah hingga siang hari. Para peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta serta masyarakat umum.
Unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dan kondusif, meskipun diwarnai dengan orasi, aksi teatrikal dan pembakaran ban. Para pengunjuk rasa berharap tuntutan mereka didengar dan direspons oleh pemerintah. Mereka menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat dan menolak kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Sementara itu, dua anggota DPRD Jawa Timur Yordan M. Bataragoa dan Fuad Bernardi menemui pengunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya Jumat dan berjanji akan menyampaikan aspirasi yang disuarakan. “Kami telah mengikuti perkembangan aksi ini dari jarak dekat. Aspirasi para demonstran telah kami dengar, terutama terkait penolakan investasi dan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kenaikan harga gas melon dan wacana kenaikan harga bahan pokok lainnya,” ujar Yordan di tengah masa unjuk rasa.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, karena itu semua tuntutan akan disampaikan ke pusat. “Sebagai DPRD Provinsi, kewenangan kami terbatas. Meskipun demikian, kami akan berupaya keras memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan rakyat Jawa Timur. Kami berjanji akan memperjuangkan agar masyarakat tidak menjadi korban implementasi kebijakan yang tidak tepat,” tuturnya. (ntr/udi)
