MALANG POSCO MEDIA – Seperti tak ada hentinya persoalan demi persoalan muncul dan meresahkan masyarakat. Belum tuntas kasus Pertamax oplosan Pertalite yang membuat masyarakat murka karena merasa dibohongi bertahun-tahun. Belakangan muncul lagi tindakan curang dan culas dari produsen MinyaKita. Padahal produksi minyak ini disubsidi oleh pemerintah.
Pertanyaannya, kok bisa produksi MinyaKita sampai lolos ke pasaran. Dan baru diketahui curang belakangan saat Ramadan. Sebelum-sebelumnya berarti bagaimana pengawasan produksi MinyaKita yang memang disubdisi oleh Pemerintah ini. Salah pengawasannya atau memang culasnya pengusaha memanfaatkan momen ini.
Tak ada alasan bagi pemerintah dan pihak kepolisian tidak mengusut kasus ini dengan tuntas. Apalagi sudah jelas dan terbukti ada sedikitnya tiga perusahaan yang diduga mengurangi takaran atau volume MinyaKita yang beredar di pasaran. Termasuk di pasaran Malang Raya. Tidak hanya diberikan sanksi bagi perusahaannya. Tapi sudah harus dipidanakan karena tega mengorupsi takaran produksi MinyaKita.
Permintaan maaf saja tak cukup seperti yang disampaikan Dirut Pertamina atas kasus oplosan Pertamax yang dibongkar Kejaksaan. Segala hal yang terkait dengan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan harus dihukum secara perdata dan pidana. Apalagi MinyaKita jelas-jelas merupakan program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat karena harga minyak yang terus menjulang tinggi.
Pertamax, Pertalite dicurangi. Takaran MinyaKita dikurangi. Kebiadaban apa lagi yang bakal disuguhkan kepada masyarakat yang selalu jadi korban ini? Jangan-jangan setelah ini muncul beras oplosan, beras yang dikurangi takarannya dan dijual dengan harga murah jelang Lebaran. Patut diwaspadai juga, jangan-jangan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) juga bakal dicurangi takarannya oleh oknum tak bertanggungjawab.
Sebagai masyarakat memang hanya bisa mengeluh, heran sambil mengutuk segala kebiadaban dan kecurangan oknum-oknum yang tega korupsi demi mengeruk keuntungan pribadi. Kewajiban pemerintah dan kepolisian mengusut tuntas pelaku-pelaku bisnis yang culas. Bukannya membantu masyarakat tapi justru menyengsarakan masyarakat. Bongkar, ungkap dan segera dirilis pelaku-pelakunya sehingga masyarakat puas. Kewajiban pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah memang serius mengusut. Bukan hanya menemukan, membuat heboh masyarakat lalu kasusnya hilang berganti persoalan baru yang makin meresahkan masyarakat. Setelah ini, Kita dibohongi apa lagi?(*)