MALANG POSCO MEDIA – Segala pelanggaran memang harus ditindak. Baik itu pelanggaran administratif maupun pelanggaran tindakan berdasarkan fakta. Namun penindakan jangan tebang pilih. Jangan hanya menunggu aduan, unggahan atau laporan saja. Pemkot dan stakeholder terkait harus lebih rajin turun ke lapangan. Tujuannya bukan hanya penindakan, tapi pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi.
Sidak warunk WOW KWB di Jalan MT. Haryono Kota Malang karena diduga ada pelanggaran penjualan minuman beralkohol dan adanya diskotek terselubung adalah bukti betapa pengawasan terhadap izin usaha lemah. Betapa tidak, sebuah warung yang izinnya murni restoran, ternyata diduga menjual minuman beralkohol. Bahkan di dalam kafe ada live music persis sebuah diskotek.
Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan usaha di lapangan membuat celah timbulnya pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Dan bisa jadi, tidak hanya di WOW KWB saja. Pemkot, Dewan dan stakeholder terkait harus lebih rutin melakukan sidak ke semua kafe yang diduga berpotensi melakukan pelanggaran serupa.
Ini penting dilakukan agar tidak muncul tindakan pilih kasih dan kecurigaan persaingan bisnis. Kalau satu kafe sudah berpotensi dan diduga melakukan pelanggaran, maka dugaan juga bisa ditujukan kepada kafe-kafe serupa di Kota Malang. Karena kafe sejenis tak hanya WOW. Dan praktik live music juga beragam.
Coba sidak kafe-kafe di kawasan Sudimoro serta kafe-kafe yang jam operasionalnya 24 jam atau hingga dinihari. Potensi-potensi pelanggaran itu diduga sangat tinggi. Gerakan sidak ke semua kafe ini bukan bermaksud mencari kesalahan, tapi demi keadilan. Dan yang lebih penting lagi adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional usaha.
Sidak serentak juga harus dilakukan di wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Bukan hanya karena mendekati bulan Ramadan, tapi menjalankan fungsi pengawasan secara rutin dan menyeluruh. Sehingga bila terjadi pelanggaran izin usaha dan operasional usaha, maka segera bisa diambil langkah tegas. Tapi tetap dengan pendekatan yang humanis.
Secara prinsip Dewan dan Pemkot harus melindungi pengusaha. Maka segala tindakan dan keputusan pun harus berpihak pada pengusaha. Karena mereka pun memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Namun yang perlu ditegaskan, pengusaha juga harus taat aturan. Jangan mengorbankan masyarakat hanya demi uang dan bisnis.(*)
