Malang Posco Media, Malang – Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti menyebutkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Malang mencapai Rp 179,5 Miliar. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp 320 Miliar.
Tridiyah mengatakan, angka Rp 179, 5 Miliar tersebut masih sementara. Karena SILPA sesungguhkan akan diketahui setelah ada audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mulai bulan Maret, biasanya dilakukan selama 60 hari. Dan,pada bulan Mei hasilnya keluar, dan itulah SILPA yang sesungguhnya.
Ditambahkan,SILPA sementara diketahui pada akhir tahun anggaran lalu. Setelah semua anggaran yang diusulkan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dicairkan.
“Jadi tanggal 30 Desember 2022 lalu, BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) menutup kas. Dari situ juga kemudian dapat diketahui berapa total anggaran yang sudah diserap, dan anggaran yang belum terserap. Anggaran yang tidak terserap yaitu Rp 179 Miliar. Masuk SILPA,’’ ungkapnya.
Tridiyah mengakui, walau berkurang dari tahun sebelumnya, namun demikian jumlah tersebut masih sangat tinggi. Lantaran itulah, diapun mendorong seluruh OPD di Kabupaten Malang untuk harus selalu “gas pol” pada tahun ini. Terlebih seluruh program pekerjaan telah tersusun dalam APBD 2023.
“Ini kami sampaikan ke OPD – OPD agar mereka tidak menunggu atau bersantai. Jika seluruh syaratnya sudah jelas, langsung lelang. Sehingga serapan anggaran pun terus berjalan, sekaligus itu meminimalisir adanya SILPA,’’ tambahnya.
Tridiyah sendiri menyebutkan, ada beberapa faktor terjadinya SILPA. Yakni diantaranya pekerjaan yang gagal dikerjakan, atau karena efisiensi anggaran. Salah satu efisiensi anggaran adalah pekerjaan A pagu dianggarkan Rp 1,5 miliar. Namun setelah lelang pekerjaan itu hanya Rp 1,2 Miliar.
“Ada efisiensi anggaran Rp 300 juta. Anggaran ini tidak bisa digunakan, tetap berada di kas daerah. Di akhir tahun anggaran menjadi SILPA,’’ ungkapnya. Ada juga program pekerjaan atau kegiatan yang tidak bisa dikerjakan atau diubah tempat kegiatannya karena kondisi tertentu.
“Contohnya Bimbingan Teknis untuk peningkatan program. Di APBD Bimbingan Teknis digelar di Yogyakarta. Tapi karena kondisi cuaca, akhirnya diputuskan bimbingan teknis digelar di Malang. Maka ada efisiensi anggaran disitu. Minimal efisiensi anggaran perjalanan serta penginapan. Itu juga masuk SILPA,’’ tambahnya.
Kendati demikian, Tridiyah tetap meminta OPD segera melaksanakan seluruh programnya. Terlebih ada surat dari Mendagri terkait serapan anggaran. Dimana pada triwulan I serapan anggaran daerah harus tercapai 20 persen. “Jika sekarang mulai dikerjakan, untuk bisa menyerap 20 persen di triwulan I pun bukan hal yang sulit. Saat PAK nanti anggaran-anggaran yang potensi terjadi SILPA juga dapat segera dialihkan,’’ tandasnya.(ira/nug)
