Ketua Komisi III DPR RI Anggap Wajar MBG Bermasalah
MALANG POSCO MEDIA-Hanya satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Malang Raya yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) membuat para orang tua cemas. Sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) kini perketat pengawasaan. Itu untuk hindari masalah seperti makanan basi hingga keracunan.
Apalagi seperti di Kota Malang yang belum ada satu pun SPPG kantongi SLHS. Orang tua siswa SDN Dinoyo 2 Malang misalnya merasa cemas. Pasalnya di sekolah ini pada pekan lalu sempat dikirimi MBG tak layak konsumsi akibat terkontaminasi mikroba.
“Kalau khawatir tentu ada, bagaimana pun ternyata buktinya ada kejadian begitu. Kami hanya minta tolong agar yang masak dan yang membagi (MBG) dari sekolah supaya ekstra hati hati. Soalnya menyangkut kesehatan anak,” ujar salah satu orang tua siswa yang tidak ingin dipublikasikan namanya.
Menurut dia, orang tua banyak yang belum mengetahui adanya prosedur bagi SPPG yang harus mengantongi SLHS. Sebab, dari orang tua tentunya hanya fokus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Sedangkan hal teknis seperti itu, semestinya sudah diurus oleh pemerintah.
“Kami mana tahu harus punya ini, punya itu. Baru tahu ternyata SLHS itu penting dan banyak yang belum punya. Kalau itu harus, ya kami berharap SLHS harus segera ada. Ya untung kemarin pihak sekolah itu bagus banget bisa tegas memutuskan daripada ambil risiko,” tegasnya.
Sementara itu, untuk mengantisipasi kejadian berulang, pihak SDN Dinoyo 2 melakukan pemeriksaan ketat terhadap MBG yang akan dibagikan kepada anak anak seperti biasanya. Sesuai arahan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, pihak sekolah telah memiliki koordinator yang bertanggung jawab untuk memastikan MBG aman sebelum dibagikan ke siswanya. Yakni dengan mencium aroma serta mencicipi sampel MBG.
“Setiap kali MBG tiba, kami harus lihat dulu layak atau tidak sebelum dibagikan. Seperti kemarin itu setelah ada laporan, kami cek bersama mana yang bermasalah. Lalu kami cek bersama dengan ahli gizi juga,” jelas Waka Kurikulum SDN Dinoyo 2 Malang Nunik Martin Lestari
Sesuai arahan dari pemda, apabila ada masalah di menu MBG, maka diperbolehkan untuk tidak membagikannya. Pihak sekolah memang cukup waspada dan ekstra hati hati untuk soal tersebut.
“Kami tidak berani mengambil risiko. Kami sangat selektif soal makanan, karena menyangkut keamanan anak,” tandasnya.
Di Kota Batu, SPPG belum kantongi SLHS menjadi alarm pengingat untuk sekolah. Salah satu yang meningkatkan kewaspadaan pihak sekolah di Kota Batu, setelah kasus ditemukan nasi bau beberapa waktu lalu seperti di SMA Negeri 1 Kota Batu.
Kepala SMA Negeri 1 Kota Batu Anto Dwi Cahyono menyebutkan, bahwa sebagai penerima manfaat pihaknya tetap mendukung penuh program MBG. Apalagi ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar siswa. Namun, keputusan terkait kelanjutan program sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
“Kami sekolah sebagai penerima manfaat program MBG, jadi keputusan dilanjutkan atau tidak bukan pada kami. Kami akan mengikuti keputusan pemerintah,” ujarnya.
Sebelum makanan dibagikan, pihak sekolah selalu melakukan pengecekan kualitas dan rasa. Tim sekolah bahkan melakukan uji coba langsung terhadap menu yang datang dari penyedia, untuk memastikan kebersihan dan kelayakannya.
“Sekarang ini, kami selalu mencoba tes dan mencicipi baik rasa maupun kondisinya. Selain itu, ada tim dari UKS yang ikut memantau kondisi siswa saat makan dan sesudahnya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab sekolah agar program MBG berjalan aman dan tepat sasaran. Dan prosedur ini ditingkatkan oleh pihaknya, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
“Tentu, ini terus kami tingkatkan (pengawasan). Sehingga tujuan MBG tercapai dan siswa aman dalam mengkonsumsinya,” kata dia.
Program MBG di Kota Batu sendiri kini dievaluasi oleh pemerintah daerah setelah sempat ditemukan dugaan makanan tidak layak konsumsi di salah satu sekolah.
Sementara itu, SMPN 2 Kepanjen percaya SPPG 001 Kecamatan Kepanjen telah sesuai SOP dalam penyajian MBG. Mereka juga percaya, bahwa seluruh perlengkapan dan bahan makanan telah melalui uji kelaikan serta mendapatkan pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sehingga saat SPPG ini belum mengantong SLHS, pihak SMPN 2 Kepanjen pun tetap percaya makanan produksi SPPG tersebut terjamin kualitasnya, dan aman untuk dikonsumsi.
“Wajibnya memang mengantongi. Tapi SLHS sendiri merupakan hal baru. Saya yakin, semua SPPG saat ini sedang memproses,’’ kata Humas SMPN 2 Kepanjen As’ad Joko Suryanto.
As’ad mengatakan bahwa makanan program MBG diterima pukul 12.30 WIB. Setiap hari diterima lebih dari 700 porsi atau sesuai jumlah siswa. Saat diterima, makanan dalam kondisi masih hangat, bahkan panas. Yang artinya, makanan itu baru selesai dimasak.
“Beberapa kali kami buka. Dan semuanya normal. Tidak pernah kami menemukan makanan basi atau tidak layak. Dan selama ini, tidak pernah terjadi sesuatu terhadap siswa usai konsumsi MBG,’’ ungkapnya.
As’ad juga mengatakan MBG disantap siswa dengan lahap. Dia tidak menampik ada siswa yang tidak menghabiskan makanannya. Tapi itu hanya sebagian kecil. Rata-rata setiap hari siswa makan dengan lahap.
“Mungkin karena jamnya pas. Yaitu pas makan siang. Jadi anak-anak lahap makannya. Dan nasinya juga tidak banyak, sehingga langsung habis,’’ tambah As’ad.
Terpisah Sofyan Efendi salah satu wali murid mengaku tidak khawatir meskipun makanan MBG yang dikonsumsi anaknya diproduksi oleh SPPG yang belum mengantongi SLHS. Orang tua siswa SDN 1 Panggungrejo Kepanjen ini mengaku tidak kawatir karena SPPG yang memproduksi makanan MBG di sekolah anaknya selalu memprioritaskan higienitas terhadap semua produknya, dan keamanan saat dikonsumsi.
Kendati demikian, Sofyan tetap berharap SPPG yang memproduksi MBG wajib memiliki SLHS.
Di Jakarta, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai adanya permasalahan dalam program MBG merupakan hal yang wajar karena program itu diibaratkan seperti hajatan secara nasional yang digelar setiap hari.
Meski ada permasalahan, menurut dia, DPR mendukung terus program tersebut sebab pemerintah pun terus melakukan perbaikan-perbaikan. Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa masyarakat merasa program itu sangat bermanfaat.
“Nggak mungkin dong pemerintah tidak menginginkan perbaikan program-program, ini pasti semua program ada masalahnya, benar nggak? Kita bikin hajatan aja pasti ada, misalnya hilang sendok, makanannya nggak sesuai jumlah orang yang hadir, apalagi ini hajatan nasional dan setiap hari,” kata Habiburokhman saat rapat audiensi dengan mahasiswa di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (15/10) kemarin.
Menurut dia, ada masyarakat yang benar-benar merupakan rakyat yang ingin agar program itu terus dilanjutkan. Bahkan, dia pun mengaku tidak pernah menemukan pihak yang menolak program MBG.
“Kalau mau nikah pasti pusing mau hajatan resepsi. Itu seumur hidup sekali, ada saja masalah, apalagi setiap hari bikin hajatannya kayak begini, gitu loh,” katanya
Dia menilai bahwa negara-negara lain yang menjalankan program serupa pun telah membuktikan manfaat yang sangat luar biasa atas program itu.
Selain itu, pada masa reses ini dia mengunjungi masyarakat setiap hari dan kerap mendengar bahwa program MBG sangat membantu untuk pemenuhan gizi anak-anak. “Yang tidak baik kita perbaiki, yang sudah baik kita dukung ini namanya fair. Jadi kita jangan sampai diperalat dalam satu kondisi,” kata dia. (ian/ira/rex/ntr/van)
