MALANG POSCO MEDIA-Sekolah Rakyat (SR) di Kota Malang butuh sejumlah posisi. Namun rekrutmen personelnya agak beda. Yakni dengan cara redistribusi P3K dan ASN.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyampaikan proses rekrutmen ini bekerjasama dengan BKPSDM Kota Malang serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
Tidak hanya terkait guru, tapi juga SDM lain seperti kepala sekolah, tata usaha, bendahara, operator sekolah, wali asrama, wali asuh, juru masak, satpam hingga cleaning service dan sebagainya.
“Kami memang ada rekrutmen, tapi karena ada persyaratan harus P3K dan ASN, maka kami kerjasama dengan BKPSDM dan Disdikbud. Jadi untuk rekrutmen itu kami istilahnya redistribusi P3K dan ASN yang ada di Kota Malang. Intinya, kami sifatnya nanti mengusulkan ke Kemensos,” terang Donny kepada Malang Posco Media.
Dijelaskan Donny, untuk tenaga kependidikan yang dibutuhkan SR di Kota Malang yakni total sebanyak 27 posisi. Jumlah itu khusus untuk SR Tlogowaru, tidak termasuk SR di Balai Diklat BPSDM Jalan Kawi karena untuk pengelolaan oleh Pemprov Jatim sudah dibuka rekrutmen serupa sebelum ini.
“Kalau nanti P3K atau ASN tidak bisa didapatkan, ya nanti akan kami sampaikan ke Kemensos. Jadi nanti Kemensos yang akan memenuhi kebutuhan di daerah,” tambah Donny.
Proses rekrutmen itu ditargetkan bisa segera selesai pada bulan ini. Sebab, Kota Malang ditargetkan masuk pada gelombang pertama di Indonesia yang menyelenggarakan SR pada tahun ini. Proses renovasi atau perbaikan gedung Poltekom sebagai gedung SR juga sudah berlangsung sejak Mei lalu dan ditargetkan rampung pada Juli mendatang.
Sementara Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan SR telah diterbitkan. Namun demikian, di Kabupaten Malang rekrutmen guru dan tenaga kependidikan belum dilakukan. Itu karena penyelenggaraan SR Kabupaten Malang masuk tahap II.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Dra Pantjaningsih Sri Redjeki MM. Dihubungi Malang Posco Media, dia menyebutkan Kabupaten Malang masuk tahap II penyelenggaraan SR karena harus membangun gedung lebih dahulu.
“Tahap I penyelenggaraan SR untuk kabupaten atau kota yang mengajukan bangunan atau gedung-gedung tidak terpakai atau alih fungsi dan disetujui. Sedangkan Kabupaten Malang kami mengusulkan lahan. Sehingga penyelenggaraannya nanti ikut tahap II,’’ katanya.
Dia mengatakan lahan yang disetujui yaitu di Desa Srigonco Kecamatan Bantur. Lahan tersebut seluas 9,6 hektare. “Pembangunannya Insya Allah tahun ini dimulai. Semua anggaran dari pusat,’’ tambah mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ini.
Lantaran itulah, wanita berjilbab ini mengatakan untuk rekrutmen guru masih belum dilakukan. “Apakah dilibatkan atau tidak dalam perekrutan, kami masih menunggu petunjuk dari pusat. Yang pasti juklak untuk rekrutmen sudah ada,’’ ungkapnya.
Senada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Dr Drs Suwadji mengatakan rekrutmen guru untuk SR belum dilakukan. Itu karena Kabupaten Malang belum menerima murid baru tahun ajaran 2025/2026.
“Yang sudah ada di Kota Malang dan Kota Batu. Kabupaten Malang tahun ajaran ini belum menerima murid atau peserta didik untuk Sekolah Rakyat. Jadi belum ada perekrutan guru,’’ kata Suwadji.
Sementara itu SR di Kota Batu bakal mulai memasuki tahun ajaran baru pada 15 Juli 2025. Ini ditegaskan Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha.
“Yang pasti SR Kota Batu mulai tahun ajaran baru sekitar 15 Juli bersamaan dengan SMP lainnya. Terkait tenaga pendidik atau guru berada pada kewenangan Dinsos Provinsi Jatim. Insya Allah proses rekrutmen sudah berjalan,” ujar Lilik kepada Malang Posco Media, Minggu (8/6) kemarin.
Ditambahkan oleh Kepala Dindik Kota Batu, M. Chori bahwa terkait tenaga pendidik dari arahan Kemendikdasmen ada tiga opsi. Pertama redistribusi, memperbantukan guru SMP dan rekrutmen.
“Untuk rekrutmen guru diprioritaskan yang sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan nantinya bekerja di bawah Kemensos dan Dinsos Provinsi, mengingat SR merupakan program yang dinaungi Kemensos untuk masyarakat yang kurang mampu,” bebernya.
Opsi lainnya adalah redistribusi bagi sekolah-sekolah yang kelebihan guru untuk didistribusikan ke SR. Kemudian bisa guru-guru SMP yang jam mengajarnya kurang diperbantukan di SR. Sehingga statusnya guru itu dialihfungsikan menjadi pegawai Dinas Provinsi atau Kemensos.
“Dengan begitu untuk reward dan lain-lain mengikuti Kemensos, paling tidak apa yang sudah diterima saat ini minimal standarnya sama,” imbuhnya.
Lantaran Kota Batu kekurangan guru SMP, lanjut Chori, maka Dindik Kota Batu mengusulkan adanya rekrutmen guru untuk mengajar di SR. Untuk kebutuhan guru di SR Kota Batu nantinya menurut Chori sebanyak tiga kali lipat dari tenaga pendukungnya.
“Kalau tidak salah tiga kali lipat dari tenaga pendukungnya seperti penjaga asrama, tukang masak dan lain lain. Yang jelas kami sampaikan kepada pemerintah terkait kondisi ini,” pungkasnya.(ian/ira/eri/van)
