MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Standarisasi pertanian menjadi PR bagi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang baru saja dibentuk pada tahun lalu. Setidaknya ada 80 persen pertanian belum terstandarisasi. Hal tersebut membuat BSIP bekerja keras untuk dapat mulai melakukan standarisasi terhadap pertanian mulai dari hulu sampai dengan hilir.
Kepala BSIP Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. mengungkapkan standarisasi tersebut penting dilakukan. Apalagi untuk bersaing di pasar global, tentu saja produk pertanian yang dihasilkan oleh petani Indonesia harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
“Berbicara standarisasi pertanian itu dari hulu sampai hilir, mulai dari benih, alat mesin pertanian, sumber daya manusia, sampai dengan lembaga. Itu menjadi bagian yang harus kami kerjakan. Sementara untuk komoditasnya mulai dari peternakan, perkebunan, pangan, hortikultura, termasuk bioteknologi,” ungkapnya.
Untuk memenuhi hal tersebut, maka perlu adanya usaha yang harus dilakukan satu per satu. Salah satu langkang yang dilakukan yakni dengan menentukan grand design. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Kerja yang digelar BSIP mulai Kamis (28/7) sampai dengan Sabtu (30/9) yang berlokasi di Ballroom Hotel Grand Mercure Malang Mirama.
“Outlook langkah BSIP akan ditata untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Selama satu tahun ini berdiri, BSIP berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan, mulai dari regulasi maupun sumber daya. Baik sumber daya manusia maupun laboratorium serta sarana prasarana lainnya,” paparnya.
Dilanjutnya, langkah yang dilakukan kedepannya harus dimatangkan. Karena BSIP sendiri mengembang amanah dalam menyosialisasikan dan mengawal penerapan standar di bidang pertanian.
“Kita memiliki produk yang melimpah. Ini harus kita tingkatkan adopsi standarisasinya, baik itu standar nasional maupun standar internasional terkait dengan ekspor. Sehingga produk pertanian kita akan naik kelas, tentu nilai jualnya juga bertambah,” ucapnya.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggandeng berbagai unsur, mulai dari pakar, akademisi, hingga swasta untuk membahas terkait outlook BSIP ke depan serta standar bidang pertanian. Dalam rangkaian Raker, BSIP melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi terkait sinergi pembangunan pertanian.
“Penandatangan MoU untuk menderaskan penerapan standar bidang pertanian. Saya berharap kolaborasi dengan akademisi, pemerintah daerah, maupun mitra usaha dapat memasifkan standar dalam rangka peningkatan daya saing produk kita,” jelas Fadjry.
Sementara itu, Sekretaris BSIP, Haris Syahbudin mengatakan empat komponen yang dirancang dalam Grand Design, yakni strategi keberlanjutan organisasi, penguatan sistem pelayanan, pengembangan sistem standarisasi dan pengembangan struktur kelembagaan.
“Kita merancang bagaimana akhirnya pelayanan standardisasi yang dilakukan BSIP dibangun dari sistem dan struktur yang kuat. Grand design dalam Raker ini penting sebagai pijakan pertama untuk melangkah bersama menciptakan standarisasi instrumen pertanian yang lebih baik,” tandasnya.(adm/jon)
