MALANG POSCO MEDIA- Penundaan revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang ternyata bermanfaat. Lebih leluasa mengonsep wajah baru ikon Kota Malang itu. Pemkot Malang pun terus mematangkan gagasan besar itu.
Penataan Alun-Alun Tugu tidak hanya rencana pembongkaran pagar dan pembangunan pedestrian. Konsep revitalisasi dibuat lebih baik. Sehingga memunculkan kembali Ikon Tugu yang lebih kuat. Ini ditegaskan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji kepada Malang Posco Media, Rabu (21/9) kemarin.
“Ikon Tugu nanti akan terlihat lebih luas. Ada lampu sorot pakai teknik pengembunan,” jelas Wali Kota Sutiaji.
Tidak itu saja dijelaskannya perlintasan jogging track akan ditambahkan di dalam area taman Alun-Alun Tugu. Konsepnya warga tidak hanya bisa menikmati pemandangan ikon Tugu juga bisa berolahraga di dalamnya.
Dengan konsep tersebut, taman di jantung Kota Malang itu bisa lebih dinikmati warga. Tak berkesan taman yang tertutup. Apalagi dibangun dengan konsep yang lebih bagus.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malag Ir Diah Ayu Kusuma Dewi MT menambahkan, konsep utama perubahan struktur ada pada bagian depan atau façade Alun-Alun Tugu. “Nanti kan pagar dibongkar, lalu dibuat pedestrian yang eksisting sekarang akan dilebarkan,” jelas Diah.
Ia menjelaskan saat ini area pedestrian memiliki lebar tiga meter. Saat revitalisasi nanti pedestarian akan berubah menjadi lebih lebar hingga 7,5 meter. Tidak hanya itu pedestrian akan dibangun menggunakan material baru.
Yakni menggunakan material batu andesit. Hal ini dilakukan untuk menambah estetika Alun-Alun Tugu. Diah mengatakan konsep revitalisasi tidak akan banyak mengubah yang ada di dalam area taman. Namun ada tambahan bunga-bunga atau penambahan tanaman untuk mempercantik landscape taman. “Jogging track juga akan jadi tambahan,” tegas Diah.
Sementara itu untuk anggarannya, Wali Kota Malang Sutiaji sempat menjelaskan belum dihitung atau diusulkan kembali pasca tidak jadi dianggarkan dalam APBD-P Kota Malang tahun 2022. Sebelunnya Pemkot Malang mengusulkan kurang lebih Rp 4,1 miliar.
Meski begitu Sutiaji menjelaskan anggaran bisa saja diusulkan bertambah dari sebelumnya. Dikarenakan konsepnya lebih dimatangkan.
“Ya jadi bisa saja ditambah. Karena ada tambahan-tambahan untuk mempercantik tamannya,” tegas Sutiaji.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Malang memastikan perubahan rencana revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang. Para wakil rakyat meminta program tersebut ditunda tahun depan. Usulan anggarannya dalam rancangan APBD-P dialihkan untuk Belanja Tak Terduga (BTT). Sehingga bisa digunakan berupa berbagai bantuan sosial kepada warga. Selain itu dialihkan sebagai anggaran penanganan dampak inflasi Kota Malang.
Sesuai kesepakatan Tim Anggaran (Timggar) Pemkot Malang dan
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, alokasi anggaran pada APBD-P Kota Malang tahun 2022 dialihkan menstimulus masyarakat akibat dampak kenaikan BBM.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang M Subkhan menjelaskan rencana alokasi anggaran yang akan digunakan untuk menangani dampak inflasi yang masuk di BTT berasal dari alokasi dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dua persen Dana Bantuan Hibah (DBH).
“Yang disisihkan dari DAU pada Oktober, November dan Desember. Yang dari DBH diambil dua persen yang untuk triwulan keempat. Jadi dari dua ini kita peroleh angka Rp 5,3 miliar,” jelas Subkhan saat ditemui kemarin di Balai Kota Malang.
Dari dana tersebut sebesar Rp 2,5 miliar dialokasikan ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag). Besaran dana khusus digunakan hanya untuk kebutuhan operasi pasar. Sisanya sekitar Rp 2,8 miliar akan diberikan dalam bentuk bantuan sosial (bansos).
Bansos yang dimaksud ini sesuai arahan Kementerian Keuangan. Diperuntukan bagi warga terdampak khususnya terhadap kenaikan harga BBM. “Kalangan masyarakat seperti sopir angkutan umum, ojek online,” jelas Subkhan.
Meski begitu, ditambahkannya, Kota Malang juga ketambahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 8,89 miliar. Dana transfer ini diberikan hanya untuk delapan kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Mendapat tambahan dana transfer dari pemerintahan pusat karena dianggap berhasil menangani inflasi. Selain itu memiliki kinerja baik dan mampu mengendalikan kasus Covid-19 sebelumnya dengan baik pula.
Peruntukan dana transfer yang diterima ini hanya bisa digunakan menangani inflasi di daerah. “Teknis dan lainnya menunggu petunjuk. Intinya harus dihabiskan untuk penanganan inflasi,” pungkas Subkhan. (ica/van)
