Janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis (MBG) rupanya serius diwujudkan. Hal ini terlihat dengan disahkannya badan baru di republik ini yakni “Badan Gizi Nasional” yang nantinya akan mengawal program MBG di Indonesia.
Hasrat pemerintah untuk menjadikan generasi bangsa terbebas dari stunting dan ketertinggalan memang perlu diacungi jempol, namun implementasi terkait regulasi ini memang perlu dilakukan pengawasan bersama, agar rencana pemberian makan bergizi gratis pada 82,9 juta rakyat Indonesia dari kalangan pelajar, santri dan ibu hamil tersebut benar-benar berdampak, tepat sasaran dan memberikan efek pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Salah satu isu terkait program MBG ini adalah program minum susu gratis. Susu sebagai salah satu sumber protein hewani yang diakui paten untuk menjaga kualitas gizi manusia, menjadi salah satu instrumen yang nantinya akan menunjang program peningkatan gizi masyarakat Indonesia.
Hari ini menurut data dari Kementrian Pertanian, total kebutuhan susu nasional Indonesia diangka 4,6 juta ton dengan rata-rata produksi susu nasional hanya sebanyak 0,9 juta ton per tahun. Ada kekurangan kebutuhan susu yang selama ini diambil dengan jalur impor. Terlebih dengan rencana program minum susu gratis pemerintah pada 82,9 juta rakyat Indonesia diatas, maka Indonesia akan membutuhkan tambahan rata-rata 4,6 juta ton susu per tahun. Artinya kebutuhan total susu nasional akan bertambah menjadi 8,7 juta ton dan kita mengalami defisit 7,8 juta ton per tahun yang itu setara dengan 2 juta sapi perah.
Desas desus rencana impor 1 juta lebih sapi perah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minum susu gratis tentu harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh masyarakat, terlebih jika kita berkaca pada kemampuan produksi susu dalam negeri kita yang kurang dari 20% dari total kebutuhan nasional.
Secara prinsip program makan bergizi gratis yang didalamnya ada program minum susu gratis ini harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia terutama para petani dan peternak sapi perah. Peternak rakyat di desa-desa yang rata-rata memelihara 1-3 ekor sapi perah harus ditingkatkan kemampuannya agar bisa menjadi “middle farm” dengan kapasitas yang lebih besar yang secara teknis bisa di konsolidasi lewat kelompok ternak atau gabungan kelompok ternak.
Selain itu, intensifikasi peran koperasi susu dalam merangsang, menumbuhkan dan memperkuat peternak sapi perah rakyat juga perlu dikuatkan. Kapasitas holding koperasi susu dalam memanajemeni produksi susu anggotanya harus semakin kuat. Mulai dari penyediaan infrastruktur yang memadai, kepastian harga beli dan pendampingan secara komprehensif kepada para peternak anggotanya.
Dukungan pemerintah untuk memperkuat peternakan sapi perah penghasil susu di bangsa ini harus terlihat nyata, misalkan dengan memberikan bantuan kredit lunak untuk peternak dalam mendapatkan indukan sapi berkualitas (yang rencana diimpor diatas), membuat regulasi terkait sirkulasi susu rakyat dan menjembatani investor atau pihak swasta dengan potensi peternakan rakyat yang ada lewat kelompok ternak atau gabungan kelompok ternak.
Isu percepatan swasembada susu nasional harus terus digaungkan, karena dengan hal ini program minum susu gratis bukan hanya akan menekan angka stunting dan menaikan level gizi anak bangsa, akan tetapi juga sekaligus menghidupkan sirkulasi ekonomi di level masyarakat bawah.
Melakukan percepatan swasembada susu secara berkelanjutan dan lebih serius adalah bentuk dukungan pada upaya pemutusan mata rantai susu sapi impor. Pemerintah seyogyanya segera membuat “blue print” persusuan nasional dan diundang-undangkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pemerintahan orde baru melalui impres 285, hal ini juga mengingat bangsa Indonesia yang gemah ripah lohjinawe, sangat memungkinkan untuk menjadi swasembada terhadap kebutuhan total susu nasioanl.
Perlu diketahui bahwa setiap 1 Kg skim milk powder itu setara dengan 13 liter susu segar dinegara asalnya. Kalau program minum susu gratis tersebut menggantungkan dari impor, maka bisa dipastikan peternak dinegara asal susu tersebut justru yang akan tumbuh menjadi besar, bukan peternak sapi perah yang ada di Indonesia.
Sudah saatnya setiap program yang di canangkan oleh pemerintah, terlebih pemerintah yang baru, seyogyanya senantiasa berpedoman pada sudut pandang menumbuhkan ekonomi kerakyatan, karena apapun itu bangsa Indonesia yang besar, beragam dan memiliki banyak sumber daya ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bangsa swasembada terhadap kebutuhan pangannya. (***)
