MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Sebanyak 588 usulan warga Kecamatan Kedungkandang terserap dalam usulan prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD tahun 2024 Kecamatan Kedungkandang. Acara yang digelar di Savana Hotel and Conventions, Rabu (1/2) kemarin, mengangkat isu-isu strategis di Kecamatan Kedungkandang.
Camat Kedungkandang Sapto SH M.Hum menjelaskan, tahun ini Musrenbang di tingkat kelurahan-kelurahan di Kecamatan Kedungkandang mengumpulkan total 588 usulan, baik usulan pembangunan fisik dan non fisik.
“Kami bisa laporkan dari seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Kedungkandang, masalah stunting banyak menjadi perhatian teman-teman warga. Memang di wilayah Kedungkandang angka stunting tinggi,” kata Sapto.
Tidak hanya stunting untuk pembangunan non fisik diusulkan pula program-program pemberdayaan di bidang anak dan perempuan. Kemudian juga peningkatan kesejahteraan kaum disabilitas menjadi perhatian dalam penyusunan usulan. Di sisi lain usulan untuk pembangunan fisik, warga banyak mengusulkan pembangunan drainase untuk mengatasi masalah banjir.
“Banjir sampai kegiatan melibatkan kaum disabilitas semoga bisa jadi prioritas. Dari total usulam 588 ini, usulan fisik ada 262 usulan, sedangkan non fisik ada 326 usulan,” pungkas Sapto.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu SH MHum menyatakan pentingnya Musrebang di tingkat kecamatan untuk menyusun prioritas usulan yang akan diakomodir Pemkot Malang melalui APBD.
Dilanjutkannya, prioritas harus disusun dengan skala-skala tertentu. Yang benar-benar menjadi prioritas dan dibutuhkan segera agar dimasukan untuk diakomodir APBD Kota Malang.
“Tahun 2022 lalu di Kecamatan Kedungkandang dari total 1.156 yang disulkan yang bisa diakomodir ada 492 usulan. Realisasnya sekitar 42,6 persen. Jadi yang belum terakomodir tahun lalu bisa diprioritaskan tahun ini,” tegas Dwi.
Ia mengatakan musyawaran rencana pembangunan ini diharapkan dapat menyentuh pembangunan yang dibutuhkan di tiap wilayah kecamatan dengan efektif. Karena, APBD saja, tidak bisa mencangkup seluruh usulan yang masuk.
Untuk itulah, Bappeda Kota Malang juga terus berkoordinasi dengan legislatif. Agar usulan prioritas yang belum bisa terakomodir di APBD bisa masuk ke Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Malang.
Menambagkan, Anggota DPRD Kota Malang Dapil Kedungkandang Suryadi SPd mengingatkan warga untuk pro aktif. Utamanya terhadap usulan pembangunan yang sangat dibutuhkan. Selain APBD, lanjutnya, Pokir DPRD Kota Malang dapat dimanfaatkan.
“Jadi pergunakan semua sumber atau pintu-pintu usulan ini. Masukan saja usulannya, seperti perbaikan drainase, pemberdayaan secara aktif. Karena musyawarah seperti ini menentukan wajah Kecamatan Kedungkandang ke depan,” pungkas Suryadi. (ica/aim)
