MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Empat desa di Kota Batu mengusulkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu ikut dalam Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023. Empat desa tersebut meliputi Desa Pesanggrahan, Desa Bulukerto, Desa Pandanrejo dan Desa Punten.
Hal itu disampakan oleh Kades Pesanggrahan Imam Wahyudi bahwa untuk tahun depan dirinya dan tiga Kepala Desa di Kota Batu telah mengajukan program PTSL ke BPN Kota Batu. Pengajuan tersebut merupakan keinginan warga di empat desa karena pada tahun-tahun sebelumnya belum ikut program PTSL.
“Usulan program PTSL ini karena keinginan masyarkat. Mengingat masih banyak warga yang belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu tahun depan Desa Pesanggrahan mengusulkan untuk ikut dalam program PTSL,” ujar Imam kepada Malang Posco Media, Senin (7/11) kemarin.
Ia menjelaskan bahwa dengan ikut program tersebut diharapkan mampu meringankan dan mempermudah beban warga dalam mengurus sertifikat tanah. Selain itu juga untuk menghindari konflik pertanahan.
“Kami berharap usulan untuk ikut progra PTSL bisa direalisasikan oleh BPN. Apakah ini merupakan keinginan warga. Untuk Pesanggrahan sendiri dari hasil rapat terakhir dengan BPN Kota Batu diperkirakan mendapatkan kuota 1000 sertifikat,” bebernya.
Namun ditegaskan oleh Imam bahwa kuota 1000 sertifikat tersebut masih usulan. Sehingga pihaknya masih menunggu kepastian dari BPN Kota Batu.
Sementara itu, Kades Bulukerto Suhermawan membenarkan bahwa pihaknya mengusulkan program PTSL tahun depan. Ia berharap program PTSL masih dilanjutkan oleh Kementerian ATR.
“Kami harap program PTSL tetap ada tahun depan agar bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. Apalagi lewat program tersebut akan menjamin legalitas aset kepemilikan dan meminimalisir potensi sengketa,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, lewat PTSL juga akan mengamankan aset, tertib administrasi, memiliki legalitas hukum. Serta menjadi dasar untuk menerbitkan SPPT baru yang secara tidak langsung menjadi PAD lewat PBB.
“Memang untuk saat ini berapa kepastian kuota tiap desa masih diusulkan BPN dan mengunggu dari Kementerian ATR. Tapi saya berharap untuk Bulukerto bisa mendapat kuota antara 3000 – 4000 kuota. Mengingat warga Desa Bulukerto menjadi desa yang sangat minim memiliki sertifikat,” pungkasnya. (eri)
