MALANG POSCO MEDIA- Perangkat Daerah (PD) penghasil Pemkot Malang harus bekerja ekstra keras tahun 2023. Sebab target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1 triliun.
Itu berdasarkan APBD Kota Malang tahun 2023 yang disahkan di DPRD Kota Malang, Senin (28/11) kemarin. Sedangkan alokasi Belanja Daerah mencapai Rp 2,81 triliun, tepatnya Rp 2.811.764.973.353 (pagu hasil pembahasan).
Selain PAD, sumber pendapatan Kota Malang di tahun 2023 juga berasal dari Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Di Pos Pendapatan Transfer ditarget total Rp 1,3 trilun. Terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
Untuk target Transfer Pemerintah Pusat ditarget total Rp 1,2 triliun. Dengan rinciannya, Dana Bagi Hasil Rp 144 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 820 miliar, Dana Transfer Khusus (DAK) sebesar Rp 258 miliar dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp 22 miliar.
Sementara untuk Pos Transfer Antar Daerah totalnya Rp 129 miliar. Kemudian, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan Rp 7,5 miliar.
Terdapat empat PD yang diberi pagu anggaran besar untuk belanja daerah tahun depan. Yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pagu anggaran belanja Dikbud sebesar Rp 696,4 miliar. Dinkes Kota Malang mendapat pagu anggaran Rp 424,5 miliar. Sementara DPUPRPK dialokasi pagu anggaran sebesar Rp 422,4 miliar. Kemudian DLH dijatah pagu anggaran belanja sebesar Rp 157 miliar.
Meski alokasi belanjanya besar, diakui tidak banyak pembangunan fisik yang akan dilakukan. Pasalnya tidak ada proyek mercusuar yang mencuat selain pembangunan pedestrian dan revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang. Proyek ini hanya menelan anggaran sebesar Rp 4,1 miliar saja.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan fokus pembangunan 2023 adalah peningkatan perekonomian warga. Anggaran di tiap-tiap PD banyak dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“APBD tahun 2023 ini APBD tertinggi di masa pemerintahan Kota Malang. 2018 lalu kita di angka Rp 1,8 triliun, sekarang masuk ke Rp 2,8 triluan. Ada kenaikan Rp 1 triliun. Goalnya ketika APBD tinggi tentu kesejahteraan masyarakat bisa naik,” jelas Sutiaji saat ditemui Senin (28/11) usai Pengambilan Keputusan dan Kesepakatan tentang APBD Kota Malang tahun 2023.
Program-program seperti peningkatan pemberdayaan UMKM banyak di sebar di beberapa PD. Stimulus ekonomi yang menyasar langsung masyarakat seperti fasilitasi, pembinaan, dan lainnya menjadi fokus tahun depan.
Meski fokusnya pada peningkatan ekonomi, pembangunan fisik juga masih menelan anggaran besar. Khususnya yang dialokasikan di DPUPRPKP. Hanya saja tidak ada proyek besar. Anggaran difokuskan pada perbaikan infrastruktur. Khususnya drainase dan jalan.
“Untuk fisik fokusnya masih di jalan-jalan (perbaikan jalan-jalan berlubang atau rusak). Salah satunya di sepanjang Jalan Kawi banyak pembenahan. Lalu ada perbaikan tiga jembatan, salah satu jembatan harus perbaikan total,” jelas Sutiaji.
Untuk perbaikan jembatan, setidaknya alokasi pagu anggarannya mencapai Rp 52 miliar. Jembatan yang akan diperbaiki yakni Jembatan Majapahit, Jembatan Brawijaya dan Jembatan JA Suprapto.
Proyek fisik juga diarahkan mengatasi masalah banjir. Wali Kota Sutiaji menyebut pembangunan dan perbaikan drainase di kawasan Sawojajar akan menelan anggaran besar.
“Ada satu titik saja di Sawojajar itu anggarannya nanti Rp 6,5 miliar. Karena di sana ada masalah drainase dengan aliran sungainya jadi di sana banjir terus. Itu salah satu prioritas nanti,” jelasnya.
Mantan Wawali Kota Malang ini menyebut pula pagu anggaran besar juga ada di DLH. Ini berkaitan dengan penataan kota. Seperti pengentasan malasah sampah. Terdapat alokasi anggaran yang diperuntukan untuk operasional TPA Supit Urang dan juga pengadaan armada operasional lainnya, seperti truk sampah hingga gerobak sampah.
Sementara itu untuk belanja lainnya, Belanja Pegawai di tahun 2023 ditarget sebesar Rp 1,61 triliun. Ini terbilang cukup besar. Terkait hal tersebut Wali Kota Sutiaji memandang perhitungan sudah sesuai. Alokasi belanja pegawai memang diakui bertambah dikarenakan bertambahnya jumlah pegawai pemerintah atau ASN dan PPPK karena rekrutmen ASN dan PPPK tahun sebelumnya dan di 2022 ini.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menilai Belanja Pegawai yang masuk dalam Belanja Tidak Langsung termasuk proposional.
“Saat pembahasan memang ini kami sorot. Tetapi akhirnya ada kesepakatan kami setuju asalkan target pendapatan daerah juga dinaikan. Artinya belanja besar, pendapatan juga harus besar. Itulah kenapa target PAD kita minta naik sampai Rp 1 triliun,” ungkap Made.
DPRD Kota Malang akan mengawasi dan mendorong target PAD terpenuhi. Ia meminta implementasi e-tax dimasifkan. Terutama pada empat sektor pajak yang menggunakan perhitungan self assessment. Seperti Pajak Resto, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
Catatan dari DPRD Kota Malang untuk alokasi belanja kepada perangkat daerah agar lebih mengutamakan pelaku UMKM.
“Khususnya pelaku UMKM lokal yang berdomisili di Kota Malang. Pembelanjaan sektor ekonomi kerakyatan harus diutamakan,” jelas Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Made yang juga Ketua Banggar DPRD Kota Malang mengingatkan soal operasional MCC di tahun 2023. Ia meminta Pemkot Malang menganalisa target pendapatan yang bisa diperoleh dari pemanfaatan gedung MCC. Khususnya yang bersifat komersial. Sehingga, dapat menutup biaya operasional gedung MCC. (ica/van)
