MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Perumdam Among Tirto Kota Batu memastikan tahun ini tidak akan ada program sambungan air bersih untuk kategori Rumah Tangga (RT) 1 atau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Artinya masyarakat yang ingin melakukan sambungan air bersih harus membayar penuh.
“Tahun ini untuk Kota Batu tidak mendapatkan program MBR. Masyarakat yang ingin melakukan sambungan air bersih harus membayar penuh. Berbeda ketika ada program MBR, masyarakat yang ingin pasang saluran baru cukup membayar 50 persen saja,” kata Dirut Perumdam Among Tirto Kota Batu, Edi Sunaedi kepada Malang Posco Media.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Perumdam Among Tirto Kota Batu mampu menyelesaikan pemasangan pada 750 sambungan air bersih kategori Rumah Tangga (RT) 1 bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan pemasangan MBR selesai dilaksanakan di delapan desa/kelurahan di Kota Batu.
“Perlu kami sampaikan, program MBR merupakan salah satu program prioritas sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Selain itu untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat terhadap akses air bersih,” bebernya.
Sokek menjelaskan, MBR merupakan program dari Kementerian PUPR. Melalui program ini masyarakat bisa mendapatkan keringanan biaya pemasangan saluran air bersih. “Sebenarnya dengan adanya program MBR sangat meringankan masyarakat. Pasalnya masyarakat yang berpenghasilan rendah hanya mengeluarkan biaya Rp 550 ribu. Biaya tersebut berbanding jauh dengan harga normal mencapai Rp 1,6 juta,” ungkapnya.
Karena penerima adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, sudah ada kriteria yang harus dipenuhi, meliputi daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar 1.300 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik. Kemudian memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM.
Program ini juga bertujuan meratakan pelayanan air bersih ke desa yang masuk zona merah atau rawan kekeringan. Ke depan melalui program tersebut bisa dimudahkan dan meringankan pelanggan baru bila sewaktu-waktu akan pasang.
“Kami berharap program ini ada lagi dari Kementerian PUPR. Namun kalau memang tidak ada kami akan mengusulkan ke eksekutif dan legislatif agar ada program CSR bagi warga yang tidak mampu dan belum memiliki saluran air bersih untuk mendapatkan subsidi,” pungkasnya. (eri/udi)
