MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Meningkatkan kualitas tanggap bencana, BPBD Kota Malang melatih puluhan relawan dari berbagai daerah menjadi responder dengan Aplikasi Disaster. Relawan yang dilibatkan ini, merupakan warga setempat dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang.
Kalaksa BPBD Kota Malang, Prayitno menyampaikan, dengan melatih relawan yang berasal dari warga setempat, diharapkan kecepatan informasi bencana bisa lebih cepat. Pelatihan bagi personel dari tiap kelurahan ini akan bertugas memastikan bahwa berita atau informasi terkait kebencanaan yang disampaikan kepada masyarakat dan juga laporan kepada pimpinan pemerintah adalah informasi yang benar, cepat dan akurat.
“Saya setiap mengundang ini juga memberitahu camatnya. Otomatis pak camat sudah kami bekali dengan peralatan-peralatan, ada senter, ada tenda darurat, dapur umum, personel 20 orang kami latih. Sehingga kalau ada kejadian sesuatu dengan masyarakat yang sudah terlatih ini, kalau ada bencana tertentu yang bisa diselesaikan dengan peralatan yang ada itu, otomatis SOP bisa kita perpendek,” jelas Prayitno.
Dengan dilatihnya personel relawan ini maka tiap sesuatu yang berpotensi menjadi ancaman, juga bisa segera dilaporkan. Sehingga pihaknya bisa mengambil langkah strategis. Hal itu juga akan terkoneksi dengan TRC, Dinkes, Damkar Satpol PP, Kominfo hingga DLH.
“Ini juga penting untuk menambah gigi taring mitigasi. Artinya tahu kejadian sebelum kejadian besar, kita sudah sajikan data. Sehingga TRC maupun BPBD bisa mengakses OPD teknis, supaya kejadian ini langkah yang harus diambil ini,” sebutnya.
Menurut Prayitno, percepatan tanggap bencana di Kota Malang sudah menjadi keharusan. Pasalnya dari segi luasan wilayah, termasuk kecil dibandingkan Kabupaten Malang. Ia menyebut, beberapa hal yang membuat penanganan tidak cepat, yaitu karena akses informasi yang diterima dan juga karena adanya macet karena pertambahan penduduk pendatang.
“Sehingga ini potensi mempengaruhi percepatan penanganan. Makanya progres kami selain aplikasi, juga ingin melatih dan melengkapi perlengkapan di setiap kecamatan. Kami sudah usulkan di setiap kelurahan, tapi tidak semuanya. Kita utamakan kelurahan yang punya potensi kerawanan bencana sambil melihat anggaran kita. Kita dahulukan sesuai dengan peralatan yang kita punya sesuai karakteristik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menambahkan pihaknya dari legislatif selalu berkoordinasi dan berupaya agar BPBD Kota Malang punya taring dalam hal mitigasi. Namun begitu, ia juga berharap masyarakat juga perlu adanya dukungan masyarakat luas.
“Kami ketika membicarakan penganggaran, kami selalu berupaya supaya BPBD punya taring. Ketika turun di masyarakat, punya senjata, punya bekal. Salah satunya dengan apa yag kami lakukan saat ini, yaitu pelatihan. Pelan-pelan, nanti kita cermati lagi apa yang masih kurang di masyarakat. Tidak bisa kota hanya mengandalkan BPBD, untuk penanganan bencana harus terintegrasi. Jadi itu perlu dukungan dari masyarakat,” tutupnya. (ian/aim)
