MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Pembelian barang dan jasa secara elektronik atau E-purchasing terus digenjot oleh Pemkot Batu. Namun permasalahannya belum banyak pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang belum mendaftar di aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), yang merupakan aplikasi database penyedia dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah.
Menanggapi permasalahan tersebut, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Batu bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan SKPD di Pemkot Batu menggelar sosialisasi peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Secara nasional di tahun 2023 ini LKPP Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi Rp 500 triliun di E-katalog pada 2023 dengan 5 juta produk. Untuk Kota Batu sendiri menargetkan 2.500 produk lokal bisa tayang di E-katalog dari total target belanja untuk katalog lokal melalui E-purchasing sebesar Rp 105 miliar,” ujar Kepala BPBJ Setda Kota Batu, Dian Fachroni kepada Malang Posco Media Minggu (12/3) kemarin.
Dalam mencapai target tersebut pihaknya berkolaborasi dengan LKPP dan SKPD lainnya menggelar peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mengingat saat ini penyedia produk dari pelaku UMK lokal dari Kota Batu masih sedikit.
“Untuk memenuhi target 2.500 produk lokal untuk tayang kami undang 60 pelaku UMK di Kota Batu. Kami menilai bahwa permasalahan yang terjadi selama ini permintaan belanja cukup besar, namun jasa dan barang yang masuk ke e-katalog sangat sedikit. Karena itu kami berharap melalui kegiatan ini bisa mengajak pelaku UMK di Batu terdaftar e-katalog,” bebernya.
Mantan Lurah Sisir ini menambahkan melalui e-katalog, pelaku usaha bisa memajang produk mereka di etalase. Tahun ini pihaknya menargetkan ada 25 etalase dari tahun sebelumnya yang hanya ada sembilan etalase seperti produk yang bisa masuk e-katalog, meliputi produk mamin, pakaian, jasa konstruksi, ATK, jasa kebersihan, jasa keamanan hingga service kendaraan.
“Sampai 7 Maret 2023 ini kami sudah mencatat ada 3.117 paket pengadaan barang melalui E-purchasing. Kami juga berharap dengan adanya sosialisasi tersebut mampu meningkatkan realisasi belanja produk lokal. Serta mampu mempertahankan prestasi 10 besar pemerintah kota dengan belanja E-purchasing tertinggi secara nasional di tahun selanjutnya,” imbuhnya.
Dengan memaksimalkan sosialisasi tentang E-purcashing kepada pelaku UMK. Secara tidak langsung instruksi Presiden Jokowi tentang peningkatan belanja produk dalam negeri, memprioritaskan UMK dan koperasi dalam belanja barang, serta percepatan serapan APBD bisa dimaksimalkan.
Sementara itu salah satu pelaku UMK yang ikut dalam kegiatan, Puspita Herdysari mengaku terbantu dengan adanya sosialisasi tersebut. Karena melalui kegiatan tersebut pelaku usaha mikro dan kecil memiliki kesempatan untuk bersaing. “Program ini bagus banget. Saya beruntung benget ikut giat hari ini (kemarin.red). Karena makin banyak informasi yang saya dapat terkait pengadaan barang yang dulunya saya berpikir bahwa akan di dominasi oleh CV besar.
Program kali ini membuka peluang kami sebagai pelaku usaha mikro seluasnya untuk bersaing secara transparan buat pengadaan barang di kantor pemerintahan,” ungkapnya.
Apalagi, lanjut Pipit sapaan akrabnya pelaku usaha kecil juga punya hak dan kesempatan yang sama dengan adanya e-katalog dan adanya lagi pelaku usaha yang mengandalkan koneksi. Serta Ia berharap semoga dengan diterapkan belanja produk lokal ini semua instansi lebih aware untuk ikut memikirkan kelanjutan roda UMKM khususnya yang mikro. (eri/udi)