MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang mencatat banyak perubahan alokasi anggaran di 2024 pada pembahasan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Salah satunya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan awal Rp 1,22 triliun menjadi Rp 813 miliar. Turun Rp 412,6 miliar.
Target ini diakui kalangan DPRD Kota Malang realistis. Pada perubahan APBD 2023 target PAD turun Rp 820 miliar dari Rp 1 triliun lebih. Oleh kalangan dewan juga pesimis target PAD yang telah direvisi pada tahun ini bakal tercapai, mengingat kurang dua bulan capaian PAD belum mencapai 60 persen.
“Salah satunya ada kebijakan-kebijakan regulasi dari pusat tentang kebijakan keuangan daerah. Beberapa hal di dalamnya mempengaruhi pendapatan. Tapi kami di Timgar dan Banggar sama-sama sepakat untuk tetap memprioritaskan beberapa hal,” kata Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, usai Sidang Paripurna Laporan Banggar terhadap KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun 2024, Kamis (2/11) kemarin.
Menurutnya beberapa aspek pembangunan tetap diprioritaskan seperti penyelanggaraan jalan dan peningkatan drainase. Kemudian juga alokasi anggaran di tahun politik, program pengendalian inflasi dan sebagainya masih menjadi prioritas.
Ketua Banggar DPRD Kota Malang I Made Riadiana Kartika menyampaikan rincian target PAD di 2024 memang didominasi pengurangan target di sektor pajak daerah yang berkurang Rp 400 miliar dari proyeksi awal.
“Pajak Daerah dalam laporan banggar targetnya jadi Rp 650 miliar. Dari target awal dulu sebesar Rp 1 triliun,” jelas Made.
Meski begitu Retribusi Daerah target pendapatannya dinaikan sebesar Rp 8,1 miliar. Menjadi Rp 56,1 miliar. Untuk sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditarget Rp 30,8 miliar. Sementara Lain-Lain PAD yang sah ditarget Rp 76,7 miliar.
Made mengakui adanya penurunan target PAD di 2024 dikarenakan kebijakan keuangan pusat. Meski begitu ia menegaskan lebih baik menetapkan angka realistis daripada menargetkan tinggi tetapi tidak tercapai. (ica/aim)