MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang mencatat banyak perubahan alokasi anggaran di 2024 pada pembahasan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Salah satunya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan awal Rp 1,22 triliun menjadi Rp 813 miliar. Turun Rp 412,6 miliar.
Meski banyak alokasi pada pos-pos anggaran berkurang dari proyeksi awal, akhirnya Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang menyepakati pembahasan KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024. Meski begitu beberapa catatan penting disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Malang. Juru bicara Fraksi PKB DPRD Kota Malang Arief Wahyudi mengkritisi beberapa aspek pembahasan KUA PPAS tersebut.
“Penyusunan KUA PPAS ini sangat tidak rasional. Awalnya sudah disusun tetapi kemudian ada perubahan seperti penurunan proyeksi pada PAD hingga sebesar Rp 400 miliar. Hampir seluruh perangkat daerah kebingungan karena anggaran dikepras,” tegas Arief dalam forum paripurna kemarin.
Dengan berat hati, ia melanjutkan, pembahasan KUA PPAS APBD Kota Malang 2024 ini harus disepakati. Ia menyampaikan jika pada pembahasan anggaran berikutnya hal tersebut tidak boleh terjadi kembali.
Jubir Fraksi PDI Perjuangan Nurul Setyowati menyampaikan pula beberapa poin pandangan. Yang menekankan bahwa target PAD turun dibandingkan dengan capaian PAD yang tidak pernah maksimal.
Yang diperhatikan juga adanya penurunan pendapatan transger daerah yang juga menyebabkan alokasi anggaran belanja daerah dan belanja modal yang turun. Dimana di sisi lain, lanjut Nurul, pos belanja pegawai masih cukup tinggi.
“Kami tekankan agar pekerjaan rumah seperti penanganan pengangguran terbuka, masalah zonasi PPDB, dan juga stunting harus ditangani secara holistik lintas perangkat daerah. Masalah sampah dan banjir juga harus terus jadi fokus,” jelasnya. (ica/aim)
